Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah
TEMPO.CO, Jakarta - Niat Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memangkas jumlah pegawai negeri agaknya tak main-main. Bagi dia, 70 ribu pegawai Jakarta terlalu banyak. Ia pernah mengatakan kepada Tempo bahwa jumlah ideal pegawai untuk melayanani 9,2 juta warga Ibu Kota cukup 35 ribu.
Dengan teknologi, pelayanan bisa jauh lebih cepat. Ahok kini sedang mengadopsi dan mengintegrasikan e-budgeting, penganggaran elektronik, yang sudah berjalan di Kota Surabaya ketika dipimpin Bambang Dwi Hartono. “Kalau tak ada kasus, tadinya saya mau dia jadi Wakil Gubernur,” kata Ahok suatu kali.
Karena itu rancangan anggaran 2016 ia sisir ulang dan memasukkan item per item ke dalam anggaran elektronik dengan rinci hingga nama kegiatan dan nilai proyek. Ahok kapok tanpa perincian membuat anggaran dan proyek siluman leluasa masuk dalam APBD seperti pada 2014 dan sebelumnya.
Hasilnya sekitar Rp 1,8 triliun anggaran mubazir bisa terjaring. “Dulu namanya KUA-PPAS itu tebalnya hanya satu sentimeter, tak detail,” kata Sekretaris Derah Saefullah. KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
