TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan telah mengantongi sejumlah nama pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dirotasi dalam “pembersihan” besar-besaran pada Jumat, 8 Januari 2016. "Kan kami ada tradisi kayak gitu kalau kerjanya enggak bagus, Jumat lusa diganti," ujarnya saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016.

Ahok—sapaan akrab Basuki—menuturkan ia memang telah memperingatkan setiap kepala dinas agar bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mengawasi kinerja anak buahnya. "Kepala dinas baru, kalau kurang kenceng kerjanya, pasti diganti. Tinggal pilih saja, mau kamu yang saya ganti atau kamu ganti orang kamu," ujarnya.

Ketika ditanya berapa banyak pejabat DKI, khususnya eselon III dan eselon IV, yang akan diganti, Ahok tak menyebutkan secara pasti. "Saya enggak tahu berapa banyak, ya sebanyak mungkinlah," ucapnya.

Beberapa kepala dinas pun terlihat mendatangi kantor Ahok hari ini. Kepala dinas tersebut di antaranya Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian. Ahok pun mengiyakan bahwa kedatangan mereka, salah satunya, untuk membicarakan rotasi atau “pembersihan” pejabat dengan kinerja minus. "Kami tanya sama dia siapa yang mau demosi, siapa yang mau dia angkat, mau ganti orang," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah membenarkan akan ada anggotanya yang dicopot. "Iya, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat bakal diganti," katanya. Khusus untuk Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, alasan rotasi itu adalah dianggap tak berhasil menangani persoalan parkir liar di wilayahnya. Bukan hanya Kepala Suku Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah juga dikabarkan ada yang akan diganti, juga terkait dengan parkir liar.

Ahok memang mengeluh karena Suku Dinas Perhubungan dan Satpol PP Wilayah harus menunggu perintahnya lebih dulu untuk menindak parkir liar. "Harus saya teriak tiap hari dulu, harus gubernur yang jaga jalan, jaga parkir, kan enggak lucu. Padahal ada Satpol PP dan Dishub," tuturnya.

Terlebih, menurut dia, Suku Dinas Perhubungan dan Satpol PP Wilayah juga sering mengabaikan perintah dan teguran darinya. "Saya kontak juga enggak dijawab-jawab gitu lho. Kalau saya lihat mobil ngetem, saya yang harus turun, gitu? Emang yang jadi Satpol PP siapa?" ujarnya.

GHOIDA RAHMAH