Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama duduk diruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok akan memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah tentang Reklamasi. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberi ungkapan yang menjadi prinsip diskusi publik terkait dengan rangka penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta. "Kalau jadi orang bodoh itu nurut. Kalau jadi orang pintar itu mengajar," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Sabtu, 11 Juni 2016.
Ahok melanjutkan ungkapan yang juga dikenal di Belitung, kampung halamannya. "Jangan jadi manusia sudah bodoh, enggak mau nurut. Pinter, enggak mau ngajar. Itu prinsip diskusi," ujarnya. Di depan peserta diskusi, Ahok mempersilakan siapa saja menyampaikan pemikiran dan pendapat, tapi harus jelas alasannya.
"Kalau lebih pintar, ajari saya secara fair supaya tidak banyak perdebatan konyol," ujarnya. Karena Ahok hanya memberi sambutan, ia segera keluar dari ruang Balai Agung, lokasi diskusi. Rupanya sambutan Ahok itu mendapat tanggapan dari warga bernama Fahri Lubis, yang mengaku sebagai pemerhati lingkungan.
Ia merespons ungkapan mantan Bupati Belitung Timur itu. "Kalau rakyat bodoh, yang mengajar itu siapa? Pemimpinnya!" katanya, dengan nada tinggi. Menurut Fahri, seharusnya rakyat tidak ditanya tentang solusi karena pemerintahlah yang bertugas mencari solusi. Ia percaya rakyat akan patuh bila pemimpinnya mengayomi. "Mencerdaskan dulu rakyatnya yang bodoh."
Diskusi publik ini diadakan Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang diisi perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Kemaritiman. Peserta akan memberi masukan visi dan opsi skenario pembangunan sebagai rekomendasi kebijakan reklamasi pantai Jakarta.
