TEMPO.CO, Jakarta - Kejengkelan Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap rencana kucuran dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi terus berlanjut.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono yang menjadi sasaran karena dia menyatakan akan mengucurkan dana Rp 2,5 miliar untuk Bamus Betawi tahun ini. Bahkan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menjanjikan Rp 5 miliar untuk tahun depan.

Ahok pun menyindir Soni, sapaan Sumarsono. Ahok mengatakan, jika semua pelaksana tugas kepala daerah di pelbagai daerah dapat mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka APBD di daerah yang sedang menggelar pilkada itu akan cacat.

"Januari nanti sudah ketok palu (APBD 2017), APBD kita (Jakarta) cacat ini," kata Ahok di markas pemenangannya, Rumah Lembang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 November 2016.

Baca: Sepekan Menjadi Gubernur DKI, Ini Gebrakan Soni Sumarsono

Ahok berang karena merasa kebijakannya dibatalkan oleh Soni. Pada September silam Ahok menyatakan tak akan mengucurkan lagi dana operasional Bamus Betawi sebesar Rp 4-5 miliar per tahun.

Bamus Betawi dianggap politis setelah menyatakan mendukung calon gubernur keturunan Betawi. Namun, pada Selasa, 22 November 2017, belum sebulan menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni mengubah keputusan Ahok tadi.

<!--more-->

Menurut Ahok, seorang pelaksana tugas seharusnya tak diperkenankan mengubah atau membuat Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan itulah, selain keharusan calon inkumben cuti saat kampanye, masuk dalam materi uji materi yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Simak: Ahok Mengancam Keras Bamus Betawi

Sebelum cuti, Ahok sudah menyiapkan Rancangan APBD 2017. Menurut Ahok, APBD bisa cacat kalau Soni meneruskan keputusannya menambah anggaran menjadi Rp 70,28 triliun dari semula Rp 68,75 triliun.

Soni mengakui adanya penambahan itu. Dia mengatakan, yang ditambah adalah anggaran belanja langsung, antara lain pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman Rp 300 miliar, dana untuk Bamus Betawi, dan untuk kenaikan gaji guru. DPRD DKI Jakarta, kata Soni, telah menyetujui angka Rp 70,28 triliun.

Ahok mengatakan, persoalan seperti itulah yang membuat dia tak mau cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2017. Lantaran tak dipenuhi pemerintah, dia mengajukan uji materi aturan cuti ke Mahkamah Konstitusi. Maka Ahok berharap MK segera menerbitkan putusan atas permohonannya.

"Saya yang taat konstitusi, membawa masalah ini ke MK dikritik. Seolah-olah saya orang yang kampanye (tapi) nggak mau cuti," tuturnya.

Baca: Debat Ahok Vs Soni Sumarsono Soal Dana Bamus Betawi

Ahok mempertanyakan transparansi organisasi masyarakat Betawi tersebut. Selama ini, Bamus Betawi tak pernah memberikan laporan kepadanya. Ahok juga mempertanyakan pemggunaan uang sebanyak itu. "Yang saya pertanyakan, uang yang diberikan APBD itu Rp 2,5 miliar buat apa?"

Ahok lantas menerangkan bahwa pembangunan dan pelestarian budaya Betawi di Situ Babakan sudah dikelola UPT Situ Babakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menganggarkan dana khusus untuk pelestarian budaya Betawi. Karena itu, Ahok niat Bamus Betawi melestarikan Situ Babakan menggunakan dana hibah.

Simak: Ahok Sebut Berpolitik, Begini Bamus Betawi Berkelit

Dia curiga, uang sebanyak itu akan digunakan untuk kegiatan politik. "Mereka kemudian orasi politik bahwa Gubernur DKI harus asli Betawi," ucap Ahok.

Ahok berjanji tidak akan memberikan 1 sen pun uang APBD ke organisasi masyarakat, yang menurut dia, yang menolak NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia menganggap, Bamus Betawi telah melanggar Pancasila dan konstitusi.

Menurut Soni, kebijakan menggelontorkan dana operasional muncul setelah dia berdialog dengan Ketua Bamus Betawi. Soni berpendapat, Jakarta kurang terawat kebudayaan lokalnya.

"Seharusnya ada pengasuhan terhadap kebudayaan. Karena itu, saya merasa perlu ada anggaran diberikan," ucap Soni, Rabu, 23 November 2016. "Saya rasa lebih bijaksana (dana itu) kami cairkan."

AVIT HIDAYAT | JOBPIE S