TEMPO.CO, Depok - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok mencatat 2.712 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 11 kecamatan. Namun, dari jumlah tersebut, RTLH yang memenuhi kriteria menerima bantuan sebanyak 2.151 rumah.
Kepala Sub-Bidang Pertanian, UMKM, dan Koperasi Bapeda Yuli Puspita Anggraini mengatakan pemerintah baru selesai merampungkan pendataan RTLH di Depok yang akan diperbaiki tahun depan. Selain jumlah yang telah didata tersebut, pemerintah Kota Depok telah menggelontorkan Rp 36 miliar untuk memperbaiki 2.007 RTLH sampai akhir 2016. "Pemerintah memberikan bantuan stimulus Rp15-20 juta," kata Yuli, Kamis, 15 Desember 2016.
Ia menuturkan perbaikan RTLH tahun lalu dibatalkan sehingga tahun ini pembangunan RTLH di Depok kembali dianggarkan. Tahun ini, rumah yang menerima bantuan merupakan usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan dan aspirasi dewan. "Anggarannya murni dari APBD Depok," ucapnya.
Dengan adanya pendataan RTLH yang baru ini, kata dia, ke depan, pemerintah bisa mengukur pemberian bantuan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Adapun syarat rumah yang bisa dibantu, di antaranya luas lantai perkapita kurang dari delapan meter persegi, sumber mata air tidak sehat, dan akses memperoleh air bersih terbatas.
Selain itu, rumah tidak mempunyai akses mandi, cuci, dan kakus, serta bahan bangunan tidak permanen atau dinding terbuat dari bambu dan papan. Ditambah, rumah tidak mempunyai pencahayaan matahari, ventilasi, tidak mempunyai pembagian ruangan, lantai dari tanah atau plesteran, dan letak rumah tidak beraturan. "Yang mendapat bantuan harus dicek dulu dan harus sesuai kriteria," ujarnya.
Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Suwandi menuturkan, tahun ini, pihaknya membangun 733 unit RTLH di Depok.
Pembangunan RTLH juga dianggarkan dalam program nasional penanggulangan kemiskinan yang dibidangi Bappeda. "Bantuan dari Distarkim hanya Rp18 juta per unit," ucapnya.
Pembangunan telah dilakukan sejak Agustus hingga Desember 2016. Pemerintah mempunyai Pekerjaan Rumah agar Depok terbebas dari RTLH sampai 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
Tahun ini, persentase RTLH tinggal 1,04 persen. "Pada 2017-2019 ditargetkan perbaikan 3.000 RTLH," tuturnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Mazhaf H.M. mengatakan dewan menargetkan Depok terbebas RTLH pada 2019. Karena itu, dewan selalu mendorong anggaran untuk menuntaskan permasalahan RTLH di Depok. "Sudah lumayan baik pelaksanaannya," ujarnya.
Dana yang diberikan, menurutnya, memang tidak bisa memperbaiki bangunan RTLH secara keseluruhan. Namun program tersebut bisa memberikan stimulus dan mendorong warga secara gotong-royong membantu warga lain yang miskin.
Selain itu, ia mengingatkan agar ke depan pemerintah tidak memberikan bantuan uang tunai dalam perbaikan RTLH. Seharusnya, pemerintah langsung menyediakan bahan bangunan sesuai kebutuhan dan anggarannya. "Selama ini, pemberian bantuan (berupa) uang tunai. Itu rawan penyelewengan," katanya.
IMAM HAMDI
Berita terkait
Toko Bahan Bangunan di Depok Terbakar
1 hari lalu
Toko bahan bangunan di Jalan Cimandiri Raya, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, terbakar.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota
2 hari lalu
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah
2 hari lalu
Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat
Baca SelengkapnyaKecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Polisi: Tak Ada Jejak Rem di Lokasi
4 hari lalu
Polisi tidak menemukan jejak rem di lokasi kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok.
Baca SelengkapnyaKecelakaan Maut SMK Lingga Kencana, Korban Tewas Dapat Santunan
4 hari lalu
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan pemerintah akan menanggung biaya rumah sakit dan memberikan santunan kepada korban tewas serta luka berat kecelakaan maut rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Subang.
Baca SelengkapnyaWacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy
4 hari lalu
Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.
Baca SelengkapnyaDewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan
5 hari lalu
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.
Baca SelengkapnyaPKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok
11 hari lalu
PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung
15 hari lalu
Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara
Baca SelengkapnyaLaba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M
20 hari lalu
BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.
Baca Selengkapnya