Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah menteri meninjau proyek Terowongan Bawah Tanah MRT Jakarta Fase I di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 23 Februari 2017. Penyelesaian koridor Fase I secara keseluruhan telah rampung lebih dari setengahnya. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mempersoalkan adanya penambahan jalur pada rencana pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta fase II.
“Jadi, anggota dewan yang menghalangi itu. Kamu mau bangun Jakarta atau mau ngerjain gua? Gitu, lo,” kata Ahok di Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Maret 2017.
Rencana pembangunan MRT Jakarta fase II mulanya hanya satu koridor dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Kampung Bandan. Namun, rencana itu mengalami perubahan dan diperpanjang jalurnya sampai Ancol Timur sebagai stasiun terakhir, sekaligus membangun depo di sana.
Pemerintah beralasan bahwa lahan Kampung Bandan tidak tersedia lantaran sudah dikerjasamakan oleh PT KAI dengan pihak lain. Karena itu, Ahok pun menanyakan solusi anggota dewan atas ketiadaan lahan di Kampung Bandan. “Kalau enggak setuju, mau pasang gimana,” ujar Ahok.
Dalam rapat permohonan persetujuan pembiayaan proyek fase II pada Selasa lalu, sejumlah anggota Dewan menentang permintaan PT MRT Jakarta dan eksekutif yang ingin menambah jalur di fase II.
Anggota dewan tersebut di antaranya Wakil Ketua DPRD M Taufik dan Triwisaksana, serta Sekretaris Komisi E Ashraf Ali. Mereka mengaku khawatir soal penambahan biaya untuk jalur Kampung Bandan-Ancol Timur akan membebani APBD DKI saat mencicil pengembalian pinjaman. Kekhawatiran itu membuat DPRD mengusulkan diadakan panitia khusus (pansus) dulu sebelum memutuskan untuk menyetujui pembiayaan proyek MRT fase II.
