Warga Pulau Pari Dikriminalisasi, Walhi Akan Mengadu ke KSP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 13 Maret 2017 22:28 WIB

Ratusan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu menggeruduk kantor pos keamanan perusahaan PT. Bumi Pari Asri di pulau tersebut dan meminta agar para satpam meninggalkan pulau paling lambat 3 hari ke depan, 9 Maret 2017. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Puput T.D. Putra mengatakan akan bertandang ke kantor staf presiden (KSP) untuk membicarakan tiga warga Pulau Pari yang saat ini dikriminalisasi polisi. “Besok sore kami ketemu dengan KSP bidang V,” tutur Puput kepada Tempo pada Senin, 13 Maret 2017.

Dia mengatakan, pertemuan itu untuk meminta penangguhan penahanan atas tiga orang warga yang ditahan polisi. Ketiga orang itu di antaranya, Mustaghfirin alias Boby, 45 tahun, Bahrudin alias Edo (42), dan Mastono alias Tono. Mereka dituding telah melanggar Pasal 368 KUHP tentang pungutan liar.

Walhi dan warga Pulau Pari akan berjuang melakukan perlawanan atas kriminalisasi tersebut. Mereka diduga dikriminalisasi karena warga bergejolak mengusir satpam pengembang PT. Bumi Pari Asri dari pulau itu. Perusahaan diusir karena dianggap meresahkan masyarakat dan sering mengintimidasi.

“Tadi juga dapat kabar dari kawan-kawan di Pulau Pari, informasi pada 22 Maret katanya PT. Bumi Pari Asri akan membongkar paksa rumah Pak Edi Priadi,” ucap dia. Edi Priadi adalah nelayan warga Pulau Pari yang terlebih dulu dipenjarakan oleh perusahaan. Dia dituding memasuki pekarangan tanah perusahaan dan dijerat Pasal 167 KUHP.


Baca: Warga Pulau Pari Geruduk Pos Keamanan Milik PT. Bumi Pari Asri

Terakhir, kepolisian menahan tiga dari enam warga Pulau Pari yang sebelumnya ditangkap. Kapolres Kepulauan Seribu, Ajun Komisaris Boy Rando Simanjutak sebelumnya mengatakan bahwa ketiga tersangka terbukti melakukan pungutan liar. Mereka tertangkap tangan saat polisi menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu, pekan lalu.

Kata Puput, Boby dan dua orang lainnnya adalah nelayan tradisional yang mengelola Pantai Perawan. Boby adalah perintis pariwisata di Pantai Perawan. Ia dan warga lain di Pulau Pari membuka lahan, membersihkan dari gulma, hingga terpampang hamparan pasir putih di pantai itu.

Pantai yang biru, pasir putih, dan ombak yang gemericik membuat Pantai Perawan diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Lambat laun, nama Pantai Perawan tersohor kemana-mana. Ada banyak wisatawan yang berlibur ke tempat itu.

Warga Pulau Pari kemudian membangun Pantai Perawan sebagai destinasi wisata. Mereka menarik retribusi dari wisatawan untuk kas kampung dan biaya perawatan pantai. “Mereka memiliki tanggungan menyekolahkan anak dan membiayai hidup istrinya,” tutur Puput.

AVIT HIDAYAT


Berita terkait

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

40 hari lalu

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

51 hari lalu

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

51 hari lalu

AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya

AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

23 Februari 2024

AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

22 Februari 2024

Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

22 Februari 2024

Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

22 Februari 2024

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

5 Februari 2024

Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi lantaran kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya