TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku mengadukan masalah yang terjadi antara eksekutif dengan DPRD DKI Jakarta terkait usulan pemindahan lokasi Depo mass rapid transportation (MRT) kepada Menteri BUMN Rini Sumarno. Awalnya pemerintah hendak meminta DPRD DKI menyetujui penambahan koridor MRT dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan-dan Ancol Timur.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun rute MRT dari Bundaran HI ke Kampung Bandan. Alasan penambahan koridor ini disebut karena luasan lahan untuk depo di kawasan Kampung Bandan tak mencukupi. Lahan tersebut merupakan milik PT KAI dan telah dikerjasamakan dengan pihak lain.

"Hari ini akan diselesaikan oleh Menteri BUMN (Rini Sumarno), beliau janji dalam satu dua hari ini akan diberikan klarifikasi, penjelasan," ujar Soni di Balai Kota pada Senin, 13 Maret 2017. Soni mengatakan sebelum ada saran dari Rini, pihaknya akan menjalankan pembangunan rute yang sudah ada, yakni Bundaran HI-Kampung Bandan.

"Habis itu akan dibikin TOD," tutur dia. Rini sudah berjanji ke Sumarno akan menyelesaikan permasalahan lahan yang dihadapi PT MRT. Hal ini yang sebelumnya mendasari depo MRT dipindah ke Ancol Timur. Tapi usulan itu ditolak DPRD DKI dengan alasan akan berdampak pada pembengkakan anggaran.

Menurut Soni, sebaiknya pembangunan MRT tidak berhenti di satu titik. Kata dia, ada beberapa fase pembangunan MRT di Jakarta. Namun sejauh ini pemerintah DKI akan memprioritaskan pembangunan tahap awal MRT rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik penambahan koridor MRT Kampung Bandan-Ancol Timur. Dia menjelaskan sudah ada kereta rel listrik Jabodetabek dari Kampung Bandan, Jakarta Kota ke Ancol yang telah beroperasi sejak tahun lalu. "Pakai kereta yang sudah ada juga bisa. Kenapa perlu mengeluarkan Rp 11,7 triliun untuk bangun infrastruktur baru MRT Jakarta," kata dia.

AVIT HIDAYAT