Ribuan Orang Tak Masuk DPT, PLT Gubernur DKI Buka Layanan Nonstop

Reporter

Kamis, 6 April 2017 17:54 WIB

Petugas menyortir surat suara Pilkada DKI putaran kedua di Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat, (11/9). KPU DKI menyebutkan jumlah DPT untuk putaran kedua ini mengalami penambahan sekitar 34.000 pemilih sehingga total pemilih berjumlah 6.996.951 orang. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta kepada seluruh pegawai negeri sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk terus membuka pelayanan meskipun pada hari libur. Pelayanan Dukcapil diharapkan tetap tersedia hingga hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 putaran kedua.

"Jajaran Dinas Dukcapil siap lembur, bahkan pada hari H itu pun pakai sistem piket untuk memantau perkembangan. Mereka tetap buka pada Sabtu-Minggu dibuka demi suksesnya Pilkada DKI Jakarta," ujar Sumarsono di kantor Dukcapil, Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 6 April 2017.

Soni, sapaan Sumarsono, menuturkan layanan non-stop tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah warga DKI Jakarta yang kehilangan hak suaranya karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Setidaknya ada 57.422 orang tidak terekam oleh Dukcapil sehingga memerlukan surat keterangan (suket).

Baca: Plt. Gubernur DKI Akan Siapkan Pemburu DPT di Apartemen

"Dengan begitu, kemungkinan separuh lebih dari 57.422 itu masih bisa dijangkau (Dukcapil), setidaknya 25 ribu orang bisa dijangkau dalam waktu dua pekan ini dengan super aktif berkeliling ke apartemen dan seterusnya," ujar Soni.

Adapun rincian status rekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik jumlahnya bervariasi. Wilayah Kepulauan Seribu tercatat sebanyak ada 28 orang yang belum tercatat, Jakarta Pusat sebanyak 2.024 orang, Jakarta Utara sebanyak 7.808 orang, Jakarta Barat sebanyak 15.684 orang, Jakarta Selatan sebanyak 20.506 orang, dan Jakarta Timur saja sebanyak 11.377 orang.

"Angka ini bisa dikejar setidaknya separuh dari angka itu bisa dikejar. Seperti di Jakarta Barat, sebanyak 35 persen yang tidak merekam E-KTP itu berada tinggal di luar negeri maupun DKI Jakarta. Mereka meninggalkan Jakarta dengan pakai status warga DKI Jakarta," ujar Soni.

Baca : Ribuan Penghuni Apartemen di Jaksel Tak Bisa Ikut Pilkada 2017



Soni menargetkan setidaknya 60 persen warga Jakarta yang belum terekam bisa rampung menjelang Pilkada DKI Jakarta. Target tak 100 persen itu dipertimbangkan karena tidak adanya perubahan data kependudukan terbaru atau pindah tempat tinggal. Karena nanti malam jumlah daftar pemilih tetap (DPT) akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka jumlah pemilih yang belum terekam itu akan masuk dalam daftar pemilih tambahan.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

20 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

41 hari lalu

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.

Baca Selengkapnya

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

41 hari lalu

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang

Baca Selengkapnya

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

42 hari lalu

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.

Baca Selengkapnya

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

43 hari lalu

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

43 hari lalu

Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.

Baca Selengkapnya

Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

44 hari lalu

Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sidang 7 Terdakwa PPLN Kuala Lumpur, Komisioner KPU Betty Epsilon Jadi Saksi

44 hari lalu

Sidang 7 Terdakwa PPLN Kuala Lumpur, Komisioner KPU Betty Epsilon Jadi Saksi

Perwakilan partai politik melobi anggota PPLN Kuala Lumpur, kecuali Masduki yang telah mengundurkan diri, untuk menambah metode Kotak Suara Keliling.

Baca Selengkapnya

Klaim Dakwaan Janggal, Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki: Ada Skenario Menyalahkan Saya

46 hari lalu

Klaim Dakwaan Janggal, Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki: Ada Skenario Menyalahkan Saya

Masduki Khamdan Muchamad menyebut dirinya sudah mundur sebagai PPLN Kuala Lumpur sebelum penetapan DPT Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Pengacara Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Sebut Dakwaan Jaksa Janggal dan Tak Relevan

46 hari lalu

Pengacara Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Sebut Dakwaan Jaksa Janggal dan Tak Relevan

Pengacara menilai Masduki Khamdan tidak seharusnya terseret perkara pidana pemilu karena sudah mundur dari PPLN Kuala Lumpur sebelum penetapan DPT

Baca Selengkapnya