TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, dana bantuan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Djarot menuturkan keputusan tersebut disepakati dalam rangka menekan angka kecurangan dalam penggunaan anggarannya.

"Kami sepakati dalam pergub (peraturan gubernur)-nya sampai Desember itu cashless. Bahkan kami akan menelusuri betul. Siapa yang tarik tunai, akan kami cabut (bantuannya)," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendistribusian KJP rampung hingga akhir bulan ini. Setidaknya masih ada 9.000 KJP yang belum didistribusikan kepada warga Jakarta. Pendistribusian KJP akan dilakukan dengan menggandeng Bank DKI.

Baca juga: KJP Bisa Tarik Tunai, Ahok: Kemunduran bagi Kota Jakarta

Djarot menuturkan selama ini penggunaan KJP banyak digunakan atas dasar kemauan orang tua siswa, bukan kebutuhan sekolah. Dengan begitu, dia akan terus menekankan pemberian bantuan KJP harus dilakukan secara nontunai. Djarot juga meminta dukungan orang tua untuk menyukseskan program KJP.

"Tolong para orang tua mendukung. Toh, sekarang KJP bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Setiap bulan dia bisa beli daging dan telur. Jangan diuangkan. Kalau diuangkan, enggak bisa kami kontrol," ujar Djarot.

Selain itu, Djarot menuturkan, dia akan menerapkan sistem nontunai untuk penyaluran dana bantuan sosial (bansos) lain. Sehingga pungutan liar dan korupsi dapat diminimalkan. "Kalau (pembayaran) seperti ini (nanti) gampang ketahuan, nanti tinggal kami pecat. Selesai," ujar Djarot.

Baca juga: Anies Sebut Anggaran KJP Plus 2018 Tak Jauh Beda dengan KJP 2017

Djarot mengatakan penganggaran pemerintah daerah masih berlaku hingga akhir Desember. Dengan begitu, dia memastikan, penyaluran KJP hingga akhir tahun ini dalam bentuk nontunai. "Saya berharap pengelolaan sistem nontunai ini tetap. Karena sudah menjadi contoh, termasuk pengelolaan APBD," kata Djarot.

Masa tugas Djarot akan berakhir pada Oktober 2017. Adapun penggantinya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dalam kampanye menjanjikan dana KJP bisa ditarik tunai. Program KJP Plus tersebut sebelumnya dikhawatirkan inkumben saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan menimbulkan kebocoran anggaran.

Namun Sandiaga Uno mengatakan punya cara untuk menangkal kebocoran. "Nanti kami akan cari teman-teman dari Pokja (kelompok kerja) agar tidak akan ada kebocoran," ujarnya, Kamis, 6 Juli 2017.

LARISSA HUDA | CHITRA P. | JH