Idham Azis Mulai Pimpin Polda Metro Jaya, Ini Pesan Kapolri  

Reporter

Rabu, 26 Juli 2017 09:15 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Inspektur Jenderal Idham Azis sebagai Kapolda Metro Jaya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Rabu, 26 Juli 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian melantik Inspektur Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Polda Metro Jaya. "Apabila melanggar sumpah ini, akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia dan di akhirat," kata Tito saat akan memandu pembacaan sumpah jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2017.

Idham adalah salah satu dari sejumlah pejabat kepolisian yang menjalani upacara serah terima jabatan yang dilantik Tito pagi ini. Idham menggantikan posisi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang kini Asisten Operasi Kapolri, menggantikan Inspektur Jenderal Unggung Cahyono. Sebelumnya ia menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

Baca:
Idham Azis, Sang Penangkap Dr. Azahari Jadi Kapolda Metro Jaya

Unggung naik jabatan menjadi Asisten Logistik Kapolri. Jabatan itu sebelumnya dijabat Inspektur Jenderal Eko Hadi Sutedjo. Dalam serah terima jabatan itu pula, Eko Hadi Sutedjo dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Mabes Polri.

Jabatan Kepala Divisi Propam yang ditinggalkan Idham Azis kemudian ditempati Brigadir Jenderal Martuani Sormin. Martuani sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat. Keputusan ini tertuang dalam telegram rahasia Kapolri nomor ST/1768/VII/2017. Telegram rahasia ini ditandatangani pada 20 Juli 2017.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya