Petugas Satpol PP memberhentikan pengendara motor yang melintas di ruas jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Desember 2014. Mulai hari ini sepeda motor dilarang melintas di Jalan MH Thamrin (mulai dari Bundaran HI) sampai Jalan Medan Merdeka Barat. TEMPO/ M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana akan menambah area pelarangan sepeda motor di sejumlah jalan Ibu Kota. Menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko, pelarangan terhadap kendaraan bermotor akan diberlakukan dengan dua mekanisme, yaitu secara penuh atau permanen dan sebagian.
"Kami masih harus melakukan FGD (focus group discussion) terkait dengan strategi mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya pelarangan sepeda motor melintas di beberapa luas jalan. Kalau hasil FGD oke, awal September sudah akan kami uji coba," ujar Sigit saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.
Sigit menjelaskan, pelarangan sepeda motor secara penuh atau permanen akan diterapkan dari Bundaran Senayan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, sampai Patung Kuda Arjuna Wiwaha, yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Di jalan tersebut, sepeda motor akan dilarang melintas tanpa batas waktu tertentu.
Sementara itu, penerapan pelarangan sepeda motor sebagian hanya diberlakukan di kawasan yang terdampak akibat adanya pembangunan infrastruktur. Nantinya sepeda motor hanya dilarang melintas pada hari dan waktu tertentu. Namun Sigit belum bisa menyebutkan detail penerapannya.
Sigit menuturkan pihaknya sudah menyiapkan skenario agar pengendara sepeda motor masih bisa mengakses kantor mereka yang berada di kawasan pelarangan tersebut. Selain itu, skenario disiapkan agar tidak terjadi kemacetan baru di titik lain.
"Akses pintu belakang yang ada di ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin akan kami minta dibuka. Juga kantong parkir disiapkan," ujar Sigit.
Pembahasan perluasan area pelarangan sepeda motor akan dibahas pada Rabu mendatang. Adapun pihak yang akan terlibat di antaranya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, kepolisian lalu lintas, pemilik gedung yang berada di kawasan pelarangan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan akademikus.
"Kalau bicara kajian, sudah ada. Rambu sebagian besar sudah terpasang. Karena sudah pernah jadi konsep juga, tinggal kita teruskan saja," ujar Sigit.
