TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan tidak akan berkompromi dengan para penunggak biaya sewa rumah susun (rusun). Bila para penghuni tetap tidak melunasi biaya sewa, sesuai dengan janjinya, Djarot tak segan-segan mengusir mereka dari rusun.

Tak berhenti di situ, Djarot bahkan akan mengejar penghuni yang memprovokasi warga rusun untuk tidak membayar biaya sewa. “Kami akan mencari oknum yang mengkoordinasi warga rusun untuk sengaja tidak bayar sewa. Saya akan beri sanksi tegas,” ujarnya di Balai Kota, Jumat, 18 Agustus 2017.

Baca juga: Tunggakan Rusunawa Rp 31,7 Miliar, Djarot: Penunggak Harus Pergi

Djarot menjelaskan, pemerintah DKI Jakarta telah menempuh berbagai cara agar para penghuni rusun mau melunasi tunggakan biaya sewa. Mereka tidak akan langsung diusir, tapi akan diberikan surat peringatan tiga kali.

Bila hingga surat peringatan ketiga penghuni tak kunjung melunasi tunggakan, Djarot akan bersikap tegas dengan mengusir mereka dari rusun. Menurut Djarot, langkah pemerintah DKI itu bermaksud mendidik warga penghuni rusun, bukan malah memanjakan dengan membiarkan mereka tidak menyelesaikan tunggakan sewa.

Baca juga: Penghuni Rusun Masih Menunggak Sewa, Djarot: Silakan Keluar

Djarot meminta masyarakat tidak menjadi bangsa yang rapuh, serba mengeluh, dan mudah menyerah. “Bangsa kita ini bangsa pejuang. Kita harus meniru semangat para pejuang kemerdekaan yang tak kenal kata menyerah,” ucapnya.

Kepada Tempo, salah seorang penghuni Rusun Jatinegara, Iwan Setiawan, mengatakan ia bersama penghuni rusun lain sudah menyiapkan aksi solidaritas jika ada tetangganya yang diusir dari rusun karena menunggak. "Kami akan dirikan tenda di bawah, barang-barang semua dikeluarkan dari kamar," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Penghuni Rusun Tak Lunasi Tunggakan Sewa

Iwan membantah bila ia bermalas-malasan dan hanya mengeluh. Ia mengaku sudah berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan soto di kompleks rusun. Namun penghasilan berjualan soto belum cukup membayar tunggakan sewa, listrik, dan air.

Iwan justru mengatakan warga yang menjadi korban gusuran mengaku sudah dirugikan secara material dan belum ada penggantian dari pemerintah Daerah DKI Jakarta. "Kami ditempatkan di rusun, bukan mencari rusun," katanya saat ditemui di Rusun Jatinegara, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca juga: Djarot Minta Penghuni Tak Bayar Agar Tinggalkan Rusunawa

Data Pemerintah DKI Jakarta menunjukkan penghuni rusun di 23 lokasi menunggak biaya sewa hingga mencapai Rp 31,7 miliar. Ada 9.522 unit yang menunggak, yang terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Pada Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakan Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak hampir 20 kali lipat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan para penghuni rusun sengaja menolak membayar retribusi, sementara pemerintah tidak bisa menggratiskan semua fasilitas karena harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lain.

DEWI NURITA | ADAM PRIREZA