TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta saat ini baru pada tahap mengkaji dan melakukan uji coba ihwal aturan pembatasan motor. Adapun untuk penyusunan dasar hukum berupa peraturan gubernur akan ia serahkan kepada Anies Baswwedan sebagai gubernur baru.

Djarot akan memulai penerapan pembatasan sepeda motot dengan sistem Ganjil Genap di sepanjang Jalan MH. Thamrin dan Sudirman pada 12 September hingga 11 Oktober 2017.

Dengan berakhirnya masa jabatan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober nanti maka Djarot akan menyerahkan keputusan soal Peraturan Gubernur tentang pembatasan sepeda motor kepada Gubernur terpilih Anies Baswedan.

"Kita bikin surat edaran untuk uji coba dulu. Nanti kita serahkan Oktober pada Pak Anies," ucap Djarot di Balai Kota DKI, Kamis, 24 Agustis 2017. Djarot juga berharap pembagunan sarana transportasi massal akan terus dilanjutkan.

Baca juga: Djarot: Pelarangan Sepeda Motor Bukan Diskriminasi

Pada tahun 2017 ini dia menargetkan pembangunan flyover dan underpass sudah selesai dan pada tahun 2018 pembangunan MRT sudah selesai. Masyarakat nantinya akan memiliki banyak pilihan transportasi umum seperti Transjakarta, Mas Rapid Transit (MRT) dan Lighe Rail Transit (LRT).

"Ketika MRT sudah selesai, LRT sudah selesai dan ERP (Electronic Road Pricing) sudah diterapkan, tidak ada lagi pembatasan. Silahkan saja, karena orang sudah punya pilihan," kata Djarot.

Baca juga: Sepeda Motor Bakal Dilarang Masuk Kawasan Ganjil-Genap

Djarot menambahkan ketika transportasi diatas sudah semuanya berjalan, tarif parkir akan dinaikkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Harga parkir akan terus naik setiap jam dan zona di tengah kota akan dikenakan tarif yang lebih mahal dibanding pinggir kota. "Kalau dilepas begitu saja seperti hutan belantara, maka lalu lintas di Jakarta akan stuck," kata Djarot.

Kebijakan pembatasan motor ini perlu dilakukan. Menurut Djarot kondisi di Jakarta saat ini setiap hari muncul 1.500 kendaraan bermotor baru dengan rincian 1.200 sepeda motor dan 300 mobil. Pemerintah tidak dapat membatasi produksi, untuk itu pemerintah fokus memperbaiki transportasi umum. "Kami hanya bisa mengatur keluar masuk kendaraan pribadi di Jakarta. Maka selalu kita fokus untuk perbaiki transportasi publik," kata Djarot.

M. YUSUF MANURUNG