TEMPO Interaktif, Jakarta:Eksekusi terhadap sejumlah bangunan di komplek pergudangan Kedung Badak Bogor berbuntut panjang. Bank Panin salah satu pemilik bangunan di Kedung Badak menggugat Pemerintah Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional, ahli waris Asmara, ahli waris Abdul Hamid, dan PT Bagun Adi Graha.Kuasa Hukum Bank Panin, Parinsan Siringoringo SH mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Bogor, kemarin. "Tanah kami di komplek itu tidak masuk dalam daftar sengketa, tapi kenapa dihancurkan," ujar Parinsan. Menurut dia pada tahun 1985, Walikota Bogor Muhammad, saat itu melarang para pemilik toko melakukan bongkar muat di kawasan Lawang Saketeng, Bogor. Parinsan menambahkan larangan itu diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 Tahun 1985, Tentang Pergudangan Dalam Wilayah Kota Bogor. Karena itu pemilik toko grosir dipindahkan ke komplek pergudangan Kedung Badak. Kepala Bank Panin Bogor, Hadianto Husen mengatakan pada 1990, Bank Panin membeli tanah seluas 400 meter persegi di Kedung Badak kepada PT Bangun Adi Graha (BAG). Namun pada tahun 2005, persoalan muncul. Tanah seluas 5,7 hektare di Kedung Badak itu sedang dalam sengketa antara ahli waris Asmara dengan ahli waris Abdul hamid. PT BAG yang telah menjual tanah itu kepada Bank Panin dan pemilik toko grosir lainnya mengaku sudah membeli tanah itu dari keluarga Abdul Hamid. Di pengadilan, kasus itu dimenangkan oleh ahli keluarga Asmara. Atas dasar itulah, Pengadilan Negeri Kota Bogor mengeluarkan Surat perintah eksekusi pengosongan tempat, pada awal Januari lalu. Atau, setelah keluar keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Asmara dalam kasus itu. Akhir Januari lalu, Pengadilan membongkar komplek pergudangan tersebut. Rumah toko (ruko) milik Bank Panin yang berdiri di komplek itu turut dihancurkan. Termasuk, puluhan bangunan yang berdiri di sana. Akibat pembongkaran itu, kata Parinsan, kliennya dirugikan Rp 18 miliar. Rinciannya adalah, kerusakan bangunan dan peralatan kantor Rp 5 miliar, kehilangan kesempatan Rp 5 miliar, imaterial Rp 5 miliar dan ganti rugi Rp 3 miliar. Bank Panin menyesalkan keputusan Kepala Pengadilan Negeri Kota Bogor yang dinilai terlalu gegabah ketika mengeluarkan putusan eksekusi itu. "Panin memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bogor ," kata Parinsan. Jika BPN salah mengeluarkan sertifikat, pihaknya akan mengajukan gugatan lagi. Pantauan Tempo di Kedung Badak terlihat ruko bagian depan menyisakan puing-puing bangunan. Kecuali gedung Hypermart dan beberapa gudang di belakangnya masih berdiri. Ruko Milik Bank Panin yang berada persis di sebelah Hypermart sudah rata dengan tanah. Menanggapi gugatan tersebut, Juru Bicara Pemerintah Kota Bogor Yamin M. Saleh menyatakan setiap warga berhak mengajukan gugatan. Tapi harus dilihat materi gugatan dan objek gugatan. "Kalau yang dipersoalkan adalah Perda itu tidak tepat. Alasannya Perda telah disetujui oleh DPRD," kata Yamin. DEFFAN PURNAMA