Natal dan Tahun Baru, Ada 50 Bus Mudik Gratis ke Tiga Kota Ini

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pemudik turun dari bus setelah pulang dari kampung halaman di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, 1 Juli 2017. TEMPO/Yovita Amalia

    Sejumlah pemudik turun dari bus setelah pulang dari kampung halaman di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, 1 Juli 2017. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyediakan 50 bus untuk mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2018 bagi warga Jabodetabek. Pendaftaran mudik gratis dilakukan secara online selama 11-20 Desember 2017.

    Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan pemerintah akan memberangkatkan 2.500 pemudik ke tiga kota tujuan, yakni Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Adapun jadwal keberangkatannya 23 Desember 2017.

    "Pendaftaran bisa dilakukan di situs resmi Mudikgratisdephub.go.id," ucap Bambang, Rabu, 12 Desember 2017. Mudik gratis pada libur Natal dan tahun baru ini adalah kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan PT Jasa Raharja.

    Warga yang mau mengikuti mudik gratis hanya diminta menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat izin mengemudi (SIM), dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang asli. Setelah melakukan pendaftaran secara online, pemudik harus melakukan verifikasi ke kantor Kementerian Perhubungan.

    "Pelaksanaan verifikasi paling lambat dua hari seusai pendaftaran online serta bawa persyaratan yang asli dan fotokopi."

    Setelah diverifikasi, peserta mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2018 ini akan mendapatkan lembar konfirmasi dan tanda masuk ke lokasi pemberangkatan di Ancol, Jakarta. Adapun untuk keberangkatan ke Solo disediakan 20 bus, Semarang 15 bus, dan Yogyakarta 15 bus. "Satu bus kapasitasnya 50 orang," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.