Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

image-gnews
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Bambang Rukminto mengungkapkan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi nyaris tak menyentuh akar masalah. Alasannya, penangkapan atau pemberantasan judi online yang dilakukan oleh kepolisian lebih menyasar mereka yang terpapar atau operator di level bawah.

"Tidak menyentuh bandar-bandar di level atas," kata Bambang saat dihubungi pada Jumat, 26 April 2024.

Pendapat itu disampaikan dalam merespons adanya niat pemerintah membentuk Satuan Tugas Judi Online. Para bandar ini berada di luar negeri itu tentu tidak bisa menjadi alasan upaya meminimalisasi judi online terjadi. "Tetap pemberantasan judi dilakukan selagi judi ini bukan sesuatu yang legal di negara kita," kata Bambang.

Menurut dia, beberapa negara memang melegalkan judi. Itu dilakukan dengan cara dilokalisasi. Era Orde Baru, kata dia, negara pernah melegalkan judi melalui Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), kupon sumbangan warga berhadiah, serta porkas. Maka pembentukan Satgas diharapkan tak sekadar menyasar konsumen di level bawah. :Harus bisa menangkap bandar di level atas," ujarnya.

Sebelumnya, polisi menangkap bos judi online asal Sumatera Utara, Apin BK, yang kabur ke Malaysia. Dia ditangkap dan dibawa ke Indonesia pada Jimat malam, 14 Oktober 2022. Penangkapan itu berlangsung atas kerja sama dengan kepolisian Malaysia.

Saat itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan 14 tersangka dan satu orang sebagai saksi dalam kasus judi online jaringan Apin BK. Tersangka dalam judi daring itu memiliki peran berbeda, yakni dua orang sebagai tenaga pemasaran, delapan orang sebagai operator, dan empat orang telemarketing.

Dia mengatakan baru segelintir bandar judi online ditangkap. Sementara bandar lain yang tidak ditangkap itu alasannya berada di luar negeri. "Salah satu isu yang muncul ada keterlibatan oknum di kepolisian," kata dia. Sebab itu, dalam pembentukan Satgas nanti perlu digarisbawahi siapa penggeraknya.

Menurut dia, pemberantasan judi online pun tak bisa dibebankan kepada kepolisian. Sebab ada transaksi keuangan, perizinan, situs judi, provider. Soal transaksi keuangan itu akan melibatkan PPATK. Selain itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena saat main judi konsumen akan menyetor atau transaksi yang harus diberikan kepada pengelola keuangan," tutur dia. Sehingga pemberantasan judi online tidak diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Menurut dia, jika ingin pemberantasan judi online berjalan maksimal, maka kepala Satgas tidak dipegang perwira tinggi kepolisian aktif. "Kalau itu bisa dilakukan akan memotong asumsi bahwa ada keterlibatan petinggi Polri di Konsorsium 303 alias judi online," ujar dia.

Istilah Konsorsium 303 sempat muncul dan ramai dibahas. Nama Ferdy Sambo tercantum dalam diagram Konsorsium 303 yang beredar di dunia maya. Sambo disebut sebagai pemimpin kelompok polisi yang membekingi sejumlah bandar judi online.

Namun Sambo membantah terlibat dalam Konsorsium 303. Dia menyatakan justru memberantas praktik judi online saat masih menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Konsorsium 303 tiga terkuak di tengah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Bambang berpendapat, jika kepala Satgas itu diberikan kepada petinggi Polri, maka ujungnya, pola pemberantasan akan berjalan sama seperti yang dilakukan sebelumnya. "Yang faktanya tidak berhasil membongkar bandar-bandar judi online itu," tutur dia.

Pilihan Editor: Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

3 menit lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Foto/istimewa
Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

Pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh menjadi satu-satunya korban yang jenazahnya belum ditemukan hingga saat ini.


Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

9 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

Masalah judi online tidak akan selesai jika pelaku hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Simak penjelasan psikolog.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

10 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

12 jam lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

Zulhas mengatakan jenis-jenis barang yang diawasi seperti produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

13 jam lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.


Kronologi Perkelahian Maut 2 Pria di Jakarta Selatan, Berawal dari Cekcok Mulut

13 jam lalu

Ilustrasi perkelahian. Shutterstok
Kronologi Perkelahian Maut 2 Pria di Jakarta Selatan, Berawal dari Cekcok Mulut

Perkelahian yang dilakukan 2 pria berinisial I dan HR di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, pada Kamis, 18 Juli 2024, berujung maut.


Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Melibatkan 11 Kementerian dan Lembaga

14 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Melibatkan 11 Kementerian dan Lembaga

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan satgas impor ilegal dibentuk dengan melibatkan 11 kementerian dan lembaga.


OJK: Belum Ada Permohonan Resmi Akuisisi Bank Muamalat Usai Batal Dicaplok BTN

17 jam lalu

Nasabah tengah melakukan transaksi perbankan di Bank Muamalat di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Rencana merger unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan PT Bank Muamalat Tbk semakin benderang. Tempo/Tony Hartawan
OJK: Belum Ada Permohonan Resmi Akuisisi Bank Muamalat Usai Batal Dicaplok BTN

Usai Bank Muamalat Indonesia batal diakuisisi BTN, hingga kini belum ada permohonan resmi terkait aksi korporasi serupa kepada OJK.


OJK Rancang Aturan Terbaru, Pinjol Bisa Beri Kredit Produktif hingga di Atas Rp 2 Miliar

20 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
OJK Rancang Aturan Terbaru, Pinjol Bisa Beri Kredit Produktif hingga di Atas Rp 2 Miliar

OJK berencana menaikkan batas pendanaan produktif lewat pinjol dengan nilai hingga di atas Rp 2 miliar.


OJK Tunggu Pemerintah Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

22 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Tunggu Pemerintah Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

OJK masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang asuransi wajib kendaraan bermotor. Begini penjelasan lengkap otoritas.