TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengaku komunitasnya tidak tak dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal rencana penataan trotoar koridor Sudirman-Thamrin.
Dia pun menyebut hal ini menunjukkan minimnya ruang partisipasi publik di DKI. "Enggak ada tuh (diajak diskusi)," kata Alfred kepada Tempo, Rabu, 7 Februari 2018.
Menurut Alfred, partisipasi publik penting sebab segala kebijakan Pemprov DKI itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dia pun berpendapat bukan hanya Koalisi Pejalan Kaki yang diajak berdiskusi, tetapi seluruh warga DKI.
"Ruang partisipatory public itu yang paling penting, bagaimana masyarakat bisa memberikan input ke pemerintahnya. Karena membangun trotoar itu bukan kebutuhan Pemprovnya tapi kebutuhan warga Jakarta," tutur Alfred.
Pada Selasa 6 Maret, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan desain penataan jalan dan trotoar koridor Sudirman-Thamrin. Pemprov akan melebarkan trotoar dari yang tadinya 5-6 meter menjadi 12-15 meter.
Trotoar itu akan terdiri dari jalur fasilitas dan jalur hijau selebar 3,5 meter, serta sisanya untuk jalur pejalan kaki yang mencakup pula jalur sepeda selebar 2 meter.
Di atas jalur fasilitas itu Pemprov juga berencana membangun bangku, kios, dan toilet. Alfred pun menggarisbawahi dibangunnya fasilitas-fasilitas tersebut. Dia menyoal keberadaan kios di atas trotoar itu.
Kendati begitu, saat ditanya usulan perbaikan dari koalisi, Alfred mengatakan pemerintah harus terlebih dulu menyediakan ruang diskusi partisipatif yang terbuka dengan publik.
"Di Koalisi Pejalan Kaki ada teman-teman urban planner, lawyer, teman-teman teknik, IT, kami siap saja memberikan masukan terkait trotoar-trotoar fasilitas gedung di Jakarta. Tapi kan ini belum terbuka ruang diskusinya," kata Alfred mengkritisi rencana penataan trotoar Sudirman-Thamrin.
