Revisi Raperda Zonasi Soal Reklamasi Ditargetkan Rampung 2018

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi reklamasi Pulau D. Dok.TEMPO/Rizki Putra

    Ilustrasi reklamasi Pulau D. Dok.TEMPO/Rizki Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang terkait soal reklamasi Teluk Jakarta ditargetkan rampung tahun ini. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Darjamuni menyampaikan bahwa poin yang diatur dalam raperda terkait zonasi dan penataan air di Kepulauan Seribu

    Raperda rencana zonasi sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018. “Mudah-mudahan kelar tahun ini," ujar Darjamuni saat ditemui Tempo di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Sabtu, 21 April 2018.

    Menurut dia, tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta juga masuk dalam rencana zonasi tersebut. Namun detail pengaturan Pulau C, D, dan G terdapat di Raperda Tata Ruang Pantai Utara Jakarta yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. “Itu sudah jelas bahwa untuk pulau reklamasi akan dibuat perda sendiri. Jadi kami tidak menyinggung sama sekali,” paparnya.

    Baca: Komitmen Anies-Sandi Tolak Reklamasi Kembali Dipertanyakan

     
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD telah menyepakati pasal-pasal dalam Raperda Zonasi Wilayah Pesisir sejak 2016. Tapi sebagian anggota Dewan meminta agar pengesahan raperda tersebut dilakukan bersamaan dengan Raperda Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.
     
    Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Sri Wahyuni, menuturkan, setelah revisi Raperda Zonasi selesai, pemerintah DKI akan menyerahkan draf tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Otomatis bola pembahasan reklamasi berada di DPRD DKI.

    Menurut Sri, pemerintah DKI menargetkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir bisa disahkan menjadi peraturan daerah pada akhir tahun ini. “Karena sudah masuk prolegda (program legislasi daerah) 2018,” ujar dia, Kamis, 19 April 2018.

    Nasib kedua Raperda tersebut sempat tak jelas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD, M. Sanusi, pada Maret 2016. Sanusi terbukti menerima suap dari Ariesman Widjaja, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan pengembang reklamasi.

    Baca: Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

    Pada 22 November 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati DPRD agar mengembalikan draf Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Penarikan kedua raperda itu merupakan upaya Anies untuk merealisasi janjinya menghentikan proyek reklamasi. Dewan mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI pada pertengahan Desember lalu. 

    Menurut Sri, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir hasil revisi telah menggunakan peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial pada 2017. Sebelumnya, Dinas hanya menggunakan peta terbitan 2013.

    Sri menjelaskan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga mengakomodasi keberadaan tiga pulau reklamasi yang telanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, dan G. Lokasi tiga pulau buatan itu masuk kategori kawasan pemanfaatan umum. “Kami sesuaikan dengan kondisi existing. Barangnya sudah ada,” tuturnya.

    Adapun rencana pembangunan 14 pulau reklamasi lainnya, menurut Sri, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang itu melarang reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga membagi wilayah laut di Teluk Jakarta menjadi kawasan konservasi, pemanfaatan umum, strategis nasional tertentu, dan alur laut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.