Soal Tanggul Banjir Dirusak, Ini Beda Pernyataan Anies dan Ahok

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi banjir akibat tanggul jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 11 Desember 2017. Tim Anies-Sandi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi banjir akibat tanggul jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 11 Desember 2017. Tim Anies-Sandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolerir tindakan warga di Muara Baru, Jakarta Utara, merusak dengan melubangi tanggul laut. Hal itu meski akhirnya membuat permukiman di sana tetap terendam banjir dari pasang laut atau rob karena air laut merembes masuk.

    Baca berita sebelumnya:
    Rob Karena Warga Rusak Tanggul Laut, Anies Salahkan Proyek 

    Anies justru menyalahkan pembangunan tanggul yang dinilainya tanpa komunikasi dengan warga setempat. Tanggul disebutnya memutus saluran air dan juga akses warga ke lokasi parkir kapal.

    "Saya lihat di lapangan salah satu permasalahan ini adalah tidak berbicara dengan warga, main patok aja pasang di situ," ujar Anies di Balai Kota, Rabu 16 Januari 2019.

    Tanggul sudah dibangun tapi kemudian dilubangi dan bahkan dipapas juga pernah ditemukan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Peristiwanya bertolak lima tahun silam, Basuki atau yang biasa disapa Ahok mendapatinya di sekitaran Kali Sunter.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) meninjau banjir di kawasan Jakarta Utara, Jumat (18/1). ahok.org

    Baca:
    Tanggul Laut Bocor, Anies Sebut Karena Ada Kebutuhan Warga

    Beda dari Anies, Ahok geram dengan penemuan itu. Tanggul dibuat bolong oleh masyarakat dan ada yang dipotong untuk jembatan oleh pengembang perumahan. Padahal tanggul setinggi satu meter itu dibuat agar air kali tak masuk ke permukiman.

    "Gimana enggak banjir kalau tanggul dibolongi?" ujarnya. " Bukannya air masuk kali, yang ada air kali tumpah ke luar," kata Ahok dengan kesal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.