Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra Hambat Cawagub DKI, PKS: Kami Tak Punya DNA Pengkhianat

image-gnews
Cawagub DKI Jakarta Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi menjalani fit and proper test di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, 27 Januari 2019. Ketiga calon itu berasal dari kader PKS. TEMPO/Faisal Akbar
Cawagub DKI Jakarta Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi menjalani fit and proper test di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, 27 Januari 2019. Ketiga calon itu berasal dari kader PKS. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan Prabowo - Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 kendati proses pemilihan cawagub DKI berulang kali terhambat Gerindra

Baca: Cawagub DKI, Kenapa PKS Merasa Gerindra Terus Langgar Komitmen?

Hari ini, semestinya nama dua calon wakil gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun agenda ini batal karena Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sedang berada di luar kota sehingga tak bisa meneken surat rekomendasi itu.

Dua partai pengusung, PKS dan Gerindra, seharusnya menandatangani surat rekomendasi itu pada Ahad, 10 Februari 2019.

Bahkan, satu-satunya fraksi yang belum menerima perkenalan cawagub DKI dari PKS hanyalah Gerindra. Tiga kali rencana sowan batal karena berbagai alasan, termasuk tak semua anggota fraksi Gerindra tidak bisa hadir.  
  
Meski begitu, Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019.

"Kami tidak punya istilahnya DNA pengkhianat," kata Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Zakaria Maulana Alif saat dihubungi, Senin, 11 Februari 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zakaria menuturkan, PKS berkomitmen mengampanyekan pasangan Prabowo - Sandiaga. Akan tetapi, fokus elite DPW PKS DKI terpecah akibat urusan calon wagub belum selesai. Internal PKS DKI, ucap dia, harus memikirkan kampanye Prabowo-Sandiaga sekaligus cawagub DKI.

"Sebaiknya sudah diselesaikan dulu. Kemudian, ayo sekarang tinggal 60 harian lagi, kita fokus ke pileg masing-masing," ujar Zakaria.

Kursi wakil gubernur DKI Jakarta kosong setelah Sandiaga Uno memutuskan mundur karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca: Cawagub DKI Tiga Kali Batal Sowan ke Fraksi Gerindra, Kenapa?

Dua partai pengusung Anies Baswedan - Sandiaga Uno yaitu, Partai Gerindra dan PKS, sudah selesai menyeleksi tiga cawagub DKI melalui rangkaian fit and proper test. Namun, kedua partai belum menandatangani surat rekomendasi pencalonan Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

11 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah di acara halalbihalal DPD Partai Golkar Sumut mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut mendatang, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.


Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

15 jam lalu

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) memberikan penjelasan seputar persiapan pengamanan saat rangkaian acara ngunduh mantu pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Mapolresta Solo, Sabtu, 3 Desember 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.


Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

17 jam lalu

Anies Baswedan saat menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh usai melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/Rahmat Fajri
Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.


Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

19 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.


Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

20 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.


Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

21 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. TEMPO/ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.


Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

22 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.