Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

image-gnews
Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner KPK, Busyro Muqoddas, mendesak penunjukkan panitia seleksi calon pimpinan KPK  tidak dilakukan secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya perlu ada proses demokrasi dalam penunjukkan pansel itu. 

"Kami desak pansel itu tidak langsung sepihak dipilih Presiden Jokowi," kata Busyro dalam diskusi bertajuk Kawal Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024 di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. 

Busyro mengatakan, alasan desakan itu karena dirinya tak ingin KPK ke depan semakin terpuruk setelah pimpinan yang dipilih oleh pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah dari mulai Firli Bahuri hingga Lili Pintauli. 

"Kami sulit percaya jika panselnya seperti yang kemarin itu, dengan hasil KPK yang dimutilasi seperti sekarang ini," kata Busyro. 

Busyro mengatakan, seleksi pansel bisa dilakukan secara terbuka dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada gerakan antikorupsi. "Kalau panselnya tujuh, bisa dibuat tiga kali (proses) berarti 21 orang yang diusulkan," kata Busyro. 

Nama-nama yang diusulkan untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK itu juga mesti diumumkan ke publik, untuk dinilai kapasitas dan kapabilitasnya dari tiap-tiap orang. 

"Dengan pendekatan ini, diharapkan KPK dapat dikembalikan seperti dulu, yang demokratis (tidak ada kendali kekuasaan)," kata Busyro. 

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Panitia Seleksi(Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) akan diumumkan bulan ini. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Rencananya akan diumumkan pada bulan ini,” kata Ari Dwipayana seperti dilansri Antara, Rabu. 

Ari mengatakan saat ini pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK masih dalam proses. 

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024. 

Berdasarkan ketentuan, Presiden akan membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya. 

Pansel akan bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelumnya nantinya akan diserahkan kepada DPR RI untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Pilihan Editor: Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

4 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

4 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

5 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

6 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

6 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

6 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

7 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.