Selain Bekasi, Depok Juga Lebih Pilih Gabung DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok, Kamis, 17 Juli 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok, Kamis, 17 Juli 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Depok – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanggapi rencana adanya pembentukan Provinsi Bogor Raya. Ia mengatakan, secara bahasa Kota Depok lebih baik masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

    “Kalau saya milih dari sisi bahasa, saya memilih bahasa Jakarta, karena saya nggak bisa bahasa sunda,” kata Idris kepada wartawan, Selasa 20 Agustus 2019.

    Idris mengatakan, secara bahasa Depok hampir memiliki kesamaan bahasa dengan DKI Jakarta yakni rumpun Melayu Depok atau sering disebut betawi ora.

    “Tidak disebut betawi karena betawi sudah trademark dari Jakarta. Makanya Depok ini dalam Surat Keputusan Gubernur disebut sebagai rumpun Melayu Depok,” kata Idris.

    Melihat dari sisi kewilayahan, lanjut Idris, asal muasal Depok tidak lepas dari Jawa Barat. “Ya baiknya tetap Jawa Barat, kalau dilihat dari sisi kewilayahan,” kata Idris.

    Idris menambahkan, pembentukan provinsi baru pun tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Harus melalui tahapan-tahapan yang menurutnya akan memakan waktu lama.

    "Harus ada intervensi pemerintah kota secara serius membicarakan ini," kata Idris.

    Idris menyarankan, sebelum mengeluarkan wacana pembentukan provinsi baru tersebut, alangkah baiknya menyelesaikan terlebih dahulu.
    Pasalnya Pemerintah Bogor masih belum bisa memberikan solusi terkait pemisahan wilayah tersebut, yang sudah lama juga menjadi perbincangan.

    "Pemecahan wilayah yaitu Bogor barat dan timur dan lain – lain aja belum, selesaikan dulu permasalahan ini, sebelum berwacana," kata Idris

    Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya dicetuskan Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima mengajak wilayah-wilayah di pinggiran DKI Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Depok hingg Bekasi untuk masuk ke dalam Provinsi Bogor Raya.

    Namun rencana Bima Arya tersebut tampaknya bertepuk sebelah tangan. Sejauh ini Bekasi dan Depok telah menyatakan lebih baik bergabung ke DKI Jakarta ketimbang membentuk provinsi baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.