Anies Baswedan Andalkan Ini Buat Antisipasi Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken MoU dengan delapan perusahaan rintisan atau Startup untuk pengembangan Jakarta Smart City di Balai Kota DKI, Jumat 13 September 2019.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken MoU dengan delapan perusahaan rintisan atau Startup untuk pengembangan Jakarta Smart City di Balai Kota DKI, Jumat 13 September 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pemerintah telah siap menghadapi datangnya musim hujan dan potensi banjir Jakarta yang menyertainya.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan musim hujan mulai melanda wilayah Jakarta pada Oktober tahun ini.

    "Pemerintah DKI telah bekerja sepanjang tahun (untuk mengantisipasi banjir)," kata Anies di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 14 September 2019.

    Anies menuturkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak banjir di ibu kota adalah melalui pengerukan sungai dan waduk. Saat musim kemarau, kata dia, pemerintah telah memaksimal pengerukan sungai yang airnya sedang surut.

    Pelajar berjalan menembus banjir yang merendam pemukiman penduduk di kawasan Kampung Makasar, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019. Banjir terjadi karena TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sedangkan, untuk pengerukan waduk DKI masih menunggu langkah pemerintah pusat. Sebab, pemerintah menunda pengerukan waduk karena adanya kendala pembebasan lahan.

    "Seharusnya diselesaikan akhir tahun ini. Saya dengar Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) belum selesai seusai jadwal karena kendala pembebasan lahan."

    Menurut Anies, Jakarta mempunyai kepentingan agar program normalisasi dan pengerukan waduk agar cepat selesai. Sebabnya, pemerintah DKI tidak bisa membantu pengerukan tersebut karena kewenangan normalisasi waduk ada di tangan Kementerian PUPR.

    "Pembangunan waduk bukan di tangan kami. Itu adalah pembangunan PUPR. Kami monitoring dekat dengan PUPR," ucap Anies Baswedan terkait antisipasi banjir Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.