DKI Bakal Bahas Nasib Pencari Suaka dengan UNHCR Pekan Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pencari suaka beraktivitas di trotoar di dekat kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Sejumlah pencari suaka beraktivitas di trotoar di dekat kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) akan menggelar pertemuan untuk membahas nasib para pencari suaka yang berada di Ibu Kota. Menurut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, pertemuan akan digagas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada pekan ini.

    “Akan diputuskan ke mana mereka (pencari suaka) tinggal. Karena informasi yang kami terima, uang yang mereka terima untuk sewa kost atau kontrakan sudah habis,” kata Taufan kepada TEMPO, Ahad, 22 September 2019.

    Menurut Taufan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi tentang rencana UNHCR terhadap para pengungsi yang kini sebagian besar sudah kembali berada di eks gedung Kodim Kalideres. Puluhan pengungsi sebelumnya sempat kembali menempati trotoar Kebon Sirih, dekat kantor UNHCR sejak 13 September lalu.

    Akhir Agustus lalu, DKI sebenarnya sudah menutup secara permanen tempat pengungsian di Kalideres itu dengan alasan keterbatasan biaya. Namun akhirnya DKI kembali membuka gedung itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar para pengungsi itu tetap difasilitasi.

    Meski begitu, Taufan mengatakan Pemprov DKI hanya bisa memberikan fasilitas tempat tinggal sementara, tanpa kelengkapan kebutuhan pokok lainnya. “Kodim dibuka lagi karena mereka datang dan tinggal lagi di Kebon Sirih. Jadi Kodim bukan tempat pengungsian pencari suaka, tetapi penampungan sementara hingga ada keputusan,” kata dia.

    UNHCR sebelumnya sempat mengambil tindakan para pengungsi itu dibawa ke daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mereka dibagikan sejumlah uang tunai sebagai bekal mencari tempat tinggal berupa kost atau kontrakan. Namun satu persatu pengungsi kembali ke eks gedung Kodim dengan alasan kehabisan uang.

    Salah satu pencari suaka asal Afghanistan, Ali, mengatakan UNHCR hanya memberikan uang tunai Rp 1 juta kepada setiap kepala keluarga. Uang tersebut langsung habis untuk menyewa kost atau kontrakan yang memakan biaya hingga Rp 800 ribu. Sedangkan uang sisanya hanya mampu memenuhi kebutuhan harian kurang dari seminggu. “Kami akan di sini (trotoar Jalan Kebon Sirih) hingga UNHCR memberikan bantuan. Karena mereka sudah janji,” kata Ali.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial tentang nasib pencari suaka yang kembali ke Kalideres dan Kebon Sirih. Menurut dia, pemerintah tengah mencari cara untuk menemukan lokasi penampungan sementara bagi para pencari suaka sebelum dipindahkan ke daerah Bambu Apus. “Kami (Pemprov DKI) juga tak bisa langsung mengusir saja,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.