Anies Ungkap Temuan JICA Soal Penurunan Permukaan Tanah di DKI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal mempercepat proses pipanisasi air minum di ibu kota untuk mencegah menurun muka air tanah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penurunan permukaan tanah memang telah terjadi di ibu kota karena penyedotan air tanah.

    "Ada penurunan muka tanah di beberapa titik," kata Anies saat konferensi pers dua tahun kepemimpinannya di Balai Kota DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Anies menuturkan penurunan permukaan tanah di ibu kota bahkan telah diteliti oleh lembaga keuangan Jepang (JICA). Dari hasil penelitian tersebut juga mengungkap adanya penurunan muka tanah di ibu kota.

    Menurut Anies, ada fakta menarik dari hasil penelitian penurunan muka tanah tersebut. Penurunan muka tanah terhenti di titik yang telah tersambung pipa air minum. Sedangkan, yang belum tersambung penurunan masih terjadi.

    "Jadi dari data itu terlihat makin cepat melakukan pipanisasi atas air minum, menyebabkan penurunan tanah bisa dicegah untuk berjalan lebih jauh," kata Anies.

    Pemerintah, kata Anies, berkepentingan mempercepat persoalan tata kelola air ini untuk segera mencegah penurunan permukaan tanah. Selain itu, program pipanisasi air ini sekaligus memastikan setiap warga mendapatkan air bersih untuk bisa diminum. "Jelas sekali (korelasi) dari temuan itu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.