Anies Baswedan Ungkap Progres Pengambilalihan Swastanisasi Air

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan perkembangan upaya pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta oleh pemerintah DKI Jakarta di momen dua tahun kepemimpinannya. Sejak dimulai, menurut Anies, upaya tersebut tak berhenti.

    "Pengambilalihan air bersih itu tidak berhenti. Memang belum diumumkan, tapi bukan berarti mandek," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Anies mengatakan bakal mengumumkan progres pengambilalihan pengelolaan air dari PT Palyja dan Aetra setelah prosesnya selesai. Menurut dia, pengambilalihan swastanisasi air di ibu kota itu sudah dalam proses pembicaraan yang serius.

    Menurut Anies, salah satu perusahaan swasta tersebut sudah mau melepas pengelolaannya, tetapi satunya lagi masih mandek. "Saya tidak perlu sebutkan namanya," ujarnya. "Mandek itu dalam artian, bukan kaminya berhenti bicara, tapi posisi mereka belum berubah."

    Anies pun berjanji bakal terus menjalin komunikasi dan negosiasi agar pihak swasta tersebut mau menyerahkan pengelolaan air bersih ke pemerintah. "Ini yang mudah-mudahan bisa segera kita tuntaskan," ujarnya.

    Komnas HAM sebelumnya menyatakan akan kembali melakukan investigasi terhadap praktik swastanisasi air di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan ketuanya, Ahmad Taufan Damanik, usai menerima pengaduan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Rabu, 7 Agustus lalu.

    Koalisi mengadukan Pemerintah DKI Jakarta karena tak kunjung menghentikan praktik swastanisasi air itu. Menanggapinya, Taufan mengaku bingung melihat Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menyerahkan pengelolaan air seluruhnya ke tangan swasta. "Kami akan kembali melakukan investigasi sebab ini berpotensi merugikan warganya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.