Kota Bogor Inginkan Perluasan Wilayah, Begini Kabupaten Menjawab

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PKK Provinsi Aceh, Dyah Erti Idawati saat menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya saat pembukaan Festival Budaya Aceh di Balai Kota Bogor, Sabtu, 19 Oktober 2019. (Foto: Saifullah S/BPPA)

    Ketua PKK Provinsi Aceh, Dyah Erti Idawati saat menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya saat pembukaan Festival Budaya Aceh di Balai Kota Bogor, Sabtu, 19 Oktober 2019. (Foto: Saifullah S/BPPA)

    TEMPO.CO, Bogor - Tak gubris rencana Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan terus fokus terhadap perencanaan dan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk wilayah perbatasan. Mereka di antaranya sedang menyiapkan agenda Border Economic Summit.

    Fokus ini disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah saat ditanya tentang wacana perluasan wilayah Kota Bogor yang ingin mencaplok enam wilayah kecamatan di kabupaten. Seperti diketahui, Kota Bogor merencanakan perluasan wilayah tersebut melalui kajian yang sedang dilakukan melibatkan IPB University.

    Menurut Syarifah, tidak pernah ada pembahasan terkait wacana dari saudara muda tersebut dengan Bupati Bogor Ade Yasin. "Tapi itu wewenang beliau, saya tidak bisa bicara banyak soal itu karena ada tugas lain yang kami fokuskan," katanya, Minggu 20 Oktober 2019.

    Syarifah menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor fokus program pembangunan tidak hanya berbicara wilayahnya saja. Namun dia menyebut akan memperluasnya dengan melakukan koordinasi dengan wilayah manapun yang bertetangga dengan Kabupaten Bogor.

    "Salah satu agendanya kami akan gelar Border Economic Summit yang mana itu pertemuan elite kerjasama wilayah perbatasan," ujar Syarifah.

    Diantara agenda itu, Syarifah menyebutkan, akan dibahas sistem 2-1 yang akan diterapkan menggantikan sistem buka tutup Jalur Puncak. Selain itu, pembangunan Jalur Puncak II dengan Cianjur, TPPAS Nambo dan Galuga dengan Depok dan Bekasi, Kawasan Ekonomi Khusus dengan Sukabumi dan perkotaan baru seperti Sentul City dan Summarecon dengan Jakarta.

    "Terutama untuk Jalur Puncak II atau kami menyebutnya Poros Tengah Timur, itu sangat urgent dan Cianjur sangat ngotot untuk itu karena akan berdampak pada laju ekonomi mereka yang mayoritas petani sayuran," katanya.

    Sedang Pemerintah Kota Depok disebutnya ngotot untuk soal TPPAS Nambo dan Sukabumi untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Jadi banyak fokus kami dan bahkan Bupati sudah berkirim surat ke Pemerintah pusat tentang semua hal ini," kata Syarifah.

    Sekretaris Camat Klapanunggal, Deni Humaidi, setuju dengan percepatan pembangunan di wilayah Timur lewat kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II. Deni menyatakan pembangunan itu dibutuhkan oleh masyarakat setempat. "Infonya sih nunggu dulu pelantikan Presiden. Kalau sudah, pembangunan jalur itu akan kembali dilanjutkan pemerintah pusat," ucap Deni.

    Sebelumnya, rencana perluasan wilayah Kota Bogor pernah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya maupun wakilnya, Dedie A. Rachim. Perluasan diaku untuk layanan publik wilayah perbatasan, selain meningkatkan PAD setempat. Perluasan Kota Bogor dijadikan opsi selain rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.