TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan tak tahu-menahu ihwal anggaran pembelian lem aibon dalam rencana plafon APBD DKI 2020. Mahendra menduga ada kesalahan sistem sehingga anggaran tersebut tampak dalam laman apbd.jakarta.go.id.
"Tidak tahu saya. Mungkin barangkali ada salah sistemnya. Saya tidak ngerti sistem, tapi kami belum pernah (unggah rancangan anggaran)," kata Mahendra di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
Dia melanjutkan tidak mengetahui apa yang telah diunggah dalam laman resmi APBD DKI. Mahendra mengatakan anggaran pembelian lem aibon sebenarnya tak wajar jika sudah dirilis dalam apbd.jakarta.go.id.
Menurut dia, pihaknya tak akan mengeluarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD menandatangani KUA-PPAS 2020.
"Saya tidak tahu apa yang diunggah. Itu tidak wajar dan nanti akan diperbaiki," ujar dia.
Sebelumnya, anggaran rancangan APBD 2020 dapat dilihat oleh publik dalam laman APBD DKI Jakarta. Dalam situs itu tampak bahwa Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengajukan anggaran Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon.
Akan tetapi, rincian anggaran tersebut tiba-tiba tak bisa diakses sejak kemarin malam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempertanyakan tak bisa dibukanya anggaran itu.
"Kenapa sekarang link APBD ditutup? Saya akan buka besok demi transparansi anggaran Jakarta!" cuit William dalam akun Twitter-nya, @willsarana, Selasa malam, 29 Oktober 2019.
Tak hanya soal lem aibon, William juga menyoroti anggaran janggal lainnya dalam rancangan APBD DKI 2020 seperti anggaran pembelian ballpoint senilai Rp 124 miliar, pembelian 7331 unit komputer hingga server dan alat penyimpanan data cerdas (smart storrage).
