TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra menyampaikan, pihaknya tak pernah mengunggah rancangan plafon APBD 2020 dalam laman apbd.jakarta.go.id. Mahendra mengira ada sistem yang bocor sehingga publik dapat melihat rincian anggaran seperti anggaran lem aibon yang sedang diributkan saat ini.
"Pertama kami sampaikan bahwa kami tidak pernah mengunggah. Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tidak tahu karena itu masalah barangkali ada sistem yang bocor," kata Mahendra di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
Sebelumnya, anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar tampak di dalam laman resmi APBD DKI. Mahendra menyebut tak tahu-menahu ihwal apa yang telah diunggah dalam laman resmi APBD DKI. Dia mengatakan anggaran pembelian lem aibon sebenarnya tak wajar jika sudah dirilis dalam apbd.jakarta.go.id.
Menurut dia, pihaknya tak akan mengeluarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD menandatangani KUA-PPAS 2020.
"Saya tidak tahu apa yang diunggah. Itu tidak wajar dan nanti akan diperbaiki," ujar dia.
Kemarin malam rincian anggaran tersebut tiba-tiba tak bisa diakses. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempertanyakan tak bisa dibukanya anggaran itu.
"Kenapa sekarang link APBD ditutup? Saya akan buka besok demi transparansi anggaran Jakarta!" cuit William dalam akun Twitter-nya, @willsarana, Selasa malam, 29 Oktober 2019.
Tak hanya soal lem aibon, William juga menyoroti anggaran janggal lainnya dalam APBD DKI 2020 seperti anggaran pembelian ballpoint senilai Rp 124 miliar, pembelian 7331 unit komputer hingga server dan alat penyimpanan data cerdas (smart storrage).
