Ketua PA 212: Pihak Tertentu Tak Ingin Rizieq Shihab di Indonesia

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menunjukkan surat pencekalan dirinya.

    Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menunjukkan surat pencekalan dirinya.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif mengklaim beberapa hal penyebab pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab belum kembali ke Indonesia. Menurut dia, Rizieq bukan takut pulang dari Arab Saudi, melainkan ada hambatan politis di Indonesia.

    Slamet menyebut Rizieq dipersepsikan oleh pihak tertentu sebagai musuh yang kehadirannya tak diinginkan di Indonesia. “Terdapatnya hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap Habib Rizieq Shihab,” kata Slamet dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, pada Senin 11 November 2019.

    Slamet juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mempertanyakan surat pencekalan Rizieq. Baru-baru ini, dalam sebuah video Rizieq menunjukkan dua pucuk surat yang ia klaim sebagai bukti pencekalan dirinya oleh Kerajaan Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.

    Menurut Slamet, Rizieq telah lama memiliki surat pencekalan tersebut. Namun, ia tak mau menunjukkan kepada publik karena ingin menjaga hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. “Pihak Arab Saudi khawatir akan keselamatan Habib Rizieq sebagaimana yang disampaikan mantan Duta Besar Saudi untuk Indonesia,” kata dia.

    Rizieq Shihab bermukim di Arab Saudi sejak ditetapkan tersangka dalam kasus pornografi para 2017 lalu. Penyidikan kasus itu telah dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum juga kembali ke Indonesia.

    Dalam video yang belakangan beredar, Rizieq mengatakan kertas pertama yang ia tunjukkan berisi salinan visa dan kertas kedua berisi salinan surat pencekalan dirinya. Saat Rizieq membacakan isi kertas yang kedua, ia menyebut di dalamnya alasan pemerintah Arab Saudi mencekalnya adalah alasan keamanan.

    Menurut Rizieq Shihab, Pemerintah RI tidak menginginkan kepulangannya, terutama di tengah perhelatan Pemilu 2019 lalu. Namun ini telah ditanggapi Jusuf Kalla saat masih menjabat wakil presiden. "Pemerintah silakan saja. Pemerintah tidak berhak melarang warga negara ke Tanah Air," kata Kalla saat itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.