TGUPP Dikritik Anggota Dewan, Anies Baswedan Bela Timnya

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengikuti upacara Hari Korpri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 29 November 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengikuti upacara Hari Korpri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 29 November 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi penjelasan atas kritik DPRD DKI terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut Anies, serapan anggaran dan program yang ada di DKI saat ini merupakan bukti kinerja TGUPP.

    "Begitu anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 5 Desember 2019.

    TGUPP, kata Anies, bertugas dalam pengawasan kinerja jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta agar serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    "Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi2 itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," ucap Anies.

    Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang dianggarkan, termasuk TGUPP yang memiliki anggaran operasional sebesar Rp18,9 miliar ini untuk memastikan berjalannya kegiatan strategis daerah.

    "Ya jadi seluruh kegiatan kita itu, untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar terlaksana di level nasional," ucap Anies.

    Sorotan terhadap TGUPP itu menguat setelah anggaran untuk TGUPP dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 naik. Pada masa Gubernur Anies, anggaran TGUPP terus naik hingga tahun depan diusulkan sebesar Rp18,9 miliar.

    Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengatakan TGUPP atau tim Gubernur Anies Baswedan hanya membebani APBD, sehingga dipandang perlu dievaluasi. "Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan di Gedung DPRD DKI Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.