Belasan orang yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia bahkan sudah menggelar demo di depan Balai Kota pada Rabu, 11 Desember 2019. Mereka menilai DWP tak sesuai dengan moral dan adat warga Indonesia sehingga harus dibatalkan.
Penolakan terhadap DWP pun datang dari mantan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Ketika menjabat pada 2017, Lulung menduga DWP penuh dengan orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol hingga narkoba. Lebih dari itu, Lulung menekankan penghitungan pajak DWP tak jelas. Dia mempertanyakan apakah pajak dari hasil penjualan tiket terkontrol oleh pemerintah DKI.
5. Didukung Ketua DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut pagelaran musik DWP merupakan pendapatan yang bersifat profit bagi Pemerintah Jakarta. Menurut Prasetyo, ajang yang rutin digelar di Ibukota itu memiliki pemasukan dari penjualan tiket yang relatif besar.
Ia pun berencana meminta anggota DPRD untuk mengawasinya. “Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana bagaimana laporan keuangannya. Kan dari tiket. Tiket bukan kecil pendapatannya, besar,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Desember 2019.
MARTHA WARTA
