DPRD Minta Anies Baswedan Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi Taman Selatan Monas saat masa revitalisasi di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas), Isa Sanuri, mengklaim pohon-pohon yang ditebang oleh pengelola sebenarnya direlokasi atau dipindahkan ke area lain. TEMPO/Subekti.

    Kondisi Taman Selatan Monas saat masa revitalisasi di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas), Isa Sanuri, mengklaim pohon-pohon yang ditebang oleh pengelola sebenarnya direlokasi atau dipindahkan ke area lain. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menghentikan sementara proyek revitalisasi Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Permintaan penghentian revitalisasi dilakukan setelah Komisi melakukan inspeksi mendadak dan menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan tersebut.

    Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan temuan kejanggalan proyek revitalisasi tersebut terlihat dari jadwal pembangunannya. Revitalisasi Monas semestinya dikerjakan tahun 2019, tapi hingga tahun ini masih dikerjakan.

    "Proyek ini bukan multiyears. Cuma 50 hari kerja," kata Pandapotan usai menggelar sidak di kawasan Monas, yang direvitalisasi, Senin, 20 Januari 2020. "Ini sudah melanggar."

    Menurut Pandapotan, semestinya pemerintah tidak bisa melanjutkan pembangunan pada 2019 di tahun ini. Apalagi, kata dia, proyek pembangunan tersebut diketahui dikerjakan mulai November tahun lalu, tapi diteruskan hingga tahun ini. Padahal, waktu revitalisasi proyek itu hanya 50 hari.

    "Kok dipaksakan. Toh kan pekerjaan anggaran 2019 dikerjakan 2020. Pakai anggaran apa? Kami pertanyakan perusahaan (konsultan) tidak ada yang bisa jawab," ujarnya.

    Politikus PDI Perjuangan ini juga menemukan dugaan bahwa ratusan pohon di kawasan selatan Monas itu ditebang, bukan dipindahkan seperti pernyataan pemerintah provinsi DKI. "Yang kami lihat ditebang bukan dipindahkan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.