PDIP DPRD DKI Sebut Indeks Kebahagiaan Jakarta Kalah dari Badung

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berjalan melewati banjir melanda kawasan Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Januari 2020. Hujan yang melanda Jakarta sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi mengakibatkan beberapa kawasan tergenang banjir. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Warga berjalan melewati banjir melanda kawasan Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Januari 2020. Hujan yang melanda Jakarta sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi mengakibatkan beberapa kawasan tergenang banjir. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyebut indeks kebahagiaan warga Jakarta masih kalah dibandingkan dengan warga di Kabupaten Badung, Bali. Meski dari sisi anggaran daerah ini terbilang minim.

    Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan di Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020, dengan dana APBD hanya sekitar Rp 6,3 triliun tapi indeks kebahagiaanya tinggi dan kerap menjadi percontohan. Yakni bagi daerah-daerah lain dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan warganya.

    "Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melihat ada hal-hal prinsipil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong lagi.

    Gembong mengatakan mengetahui fakta tersebut usai dirinya dan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan Kerja Lintas Komisi DPRD DKI Jakarta (Fraksi PDI Perjuangan) pada 30 Januari hingga 1 Februari 2020.

    Pertama, kata Gembong, perencanaan Pembangunan; Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuan rel pembangunan atau konsep induk yang hampir tidak dimiliki DKI Jakarta saat ini.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta di angka 80,46, sementara Indeks Kebahagiaan di angka 71,33. Sementara, IPM Kabupaten Badung sudah berada di angka 80,57 dan Indeks Kebahagianya sebesar 76,14.

    "Padahal kita ketahui bersama APBD DKI Rp87,9 triliun sementara Kabupaten Badung hanya Rp6,3 triliun," kata dia.

    Ketiga, Kabupaten Badung juga sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non Komersial, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,3 triliun (84 perssn dari APBD). Sementara kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD, masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.

    Selanjutnya, dengan karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Kabupaten Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24, sementara DKI Jakarta hanya di angka 71,3.

    Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufikdan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Gembong Warsonoberfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindradi Gedung Joeang, Jakarta, 8 Mei 2016. Tempo/Larissa

    Adapun catatan kelima hasil kunker PDIP tersebut, berisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan Pemerintahan setingkat Kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya.

    "Terakhir, mengingat APBD DKI Jakarta yang besar mencapai Rp87 triliun lebih. Harusnya Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang baru saja disusun tanggal 29 Januari 2020, lebih berpihak kepada rakyat Jakarta yang masih kategori prasejahtera. Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori prasejahtera, sehingga delivery program nya mnjd tepat sasaran," tutur Gembong.

    Contoh program konkrit yang nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, tambah Gembong, adalah "bedah rumah" yang bisa disubsidi oleh Pemprov DKI. "Sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD DKI periode 2019-2024 tersebut

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.