Tak Mau Lockdown, Bupati Tangerang: Siapa yang Ngasih Makan?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan sambutan sebelum menandatangani MoU terkait penyediaan air bersih dan air layak minum untuk Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta, 13 Februari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan sambutan sebelum menandatangani MoU terkait penyediaan air bersih dan air layak minum untuk Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta, 13 Februari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Tangerang - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan tidak akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown dalam membatasi penyebaran wabah Corona. "Tidak ada karantina wilayah," ujar Zaki kepada Tempo, Selasa 31 Maret 2020.

    Zaki mengatakan banyak pertimbangan mengapa Kabupaten Tangerang belum  membatasi perpindahan orang yang masuk maupun keluar wilayah seperti saat ini, meski wabah Covid-19. 

    "Salah satunya siapa yang ngasih makan 4 juta orang (warga Kabupaten Tangerang), terus bagaimana dengan warga yang berbatasan wilayah lain seperti dengan Kota Tangerang dan Tangsel?," kata Zaki.

    Menurut bupati Tangerang, letak geografis Kabupaten Tangerang, padatnya permukiman penduduk dan faktor sosial dan ekonomi menjadi faktor pertimbangan pemerintah Kabupaten Tangerang tidak menerapkan karantina wilayah. "Jadi sulit untuk dilakukan (karantina wilayah)," katanya.

    Begitu juga ketika DKI Jakarta melakukan karantina wilayah karena corona, Kabupaten Tangerang bergeming. Menurut Zaki, jika Jakarta lockdown, dampak yang ditimbulkan Kabupaten Tangerang mengarah pada masalah sosial.

    "Efeknya terhadap warga Kabupaten Tangerang yang bekerja di Jakarta," katanya.

    Sebagai ganti karantina wilayah atau lockdown, Zaki memilih untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga jarak aman, tetap mengimbau masyarakat untuk tetap belajar, bekerja dan beribadah di rumah, bekerjasama dengan TNI-Polri dalam menerapkan larangan keramaian, berkumpul di masyarakat. "Dan kami gencar melakukan penyemprotan disinfektan area-area publik seperti jalan, pasar tradisonal, gedung pemerintahan setiap 2-3 hari," kata Zaki.

    JONIANSYAH HARDJONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.