Wabah Corona: PKS Usul Pemprov DKI Jual Saham Perusahaan Bir

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berlangsungnya aksi tolak saham bir di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Pendemo meminta agar Gerindra DKI menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD DKI lainnya yang menolak melepaskan saham DKI di PT Delta Djakarta. TEMPO/Melgi Anggia

    Poster dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berlangsungnya aksi tolak saham bir di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Pendemo meminta agar Gerindra DKI menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD DKI lainnya yang menolak melepaskan saham DKI di PT Delta Djakarta. TEMPO/Melgi Anggia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI menjual kepemilikan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Nantinya hasil penjualan saham tersebut dialokasikan untuk penanggulangan wabah Corona.
     
    Tahun lalu, pemerintah DKI tercatat memiliki 210,2 juta saham atau 26,25 persen di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol itu. "Saya usul saham DKI di PT Delta dijual dialihkan untuk menangani Covid-19," kata Suhaimi melalui pesan singkat, Kamis, 2 April 2020.

    Menurut dia, masyarakat lebih membutuhkan bantuan di tengah pandemi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan uang penjualan dari saham bir itu akan lebih bermanfaat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan di tengah kepungan virus Corona. "Masyarakat butuh bantuan. Kalau dialihkan ke sini (membantu penanggulangan virus corona) akan lebih manfaat," ujarnya.

    Pada 2005, DPRD DKI Jakarta pertama kali memunculkan wacana penjualan saham PT Delta yang dimiliki Pemprov. Ketika itu, DPRD Jakarta merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk menjualnya guna menambal kas daerah. Namun Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso menolaknya. Bahkan ia meminta dewan berhenti membicarakan opsi penjualan itu.

    Setelah tak ada pembicaraan lagi, 10 tahun kemudian rencana penjualan saham Delta kembali mencuat pada zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pembahasan itu dipicu keputusan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang mengeluarkan aturan melarang penjualan alkohol golongan A atau berkadar kurang dari 5 persen di minimarket pada April 2015.

    Setelah Permendag itu keluar, merek bir produksi PT Delta Djakarta seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg segera hilang dari peredaran minimarket. Hal ini membuat penjualan bir menjadi anjlok dan berimbas pada pemberian dividen kepada Pemprov DKI yang menurun cukup drastis.

    Saat itu muncul kembali opsi mengenai penjualan, tetapi Ahok menolaknya. Ia beralasan, tak ada orang mati karena minum bir. "Ngapain dijual? Ini perusahaan daerah yang menguntungkan, selain produknya tak berdampak mematikan. Yang bikin meninggal itu karena minumannya oplosan." kata Ahok pada Juni 2015.

    Opsi penjualan kembali mencuat saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sandiaga menilai tak ada untungnya pemerintah memiliki saham perusahaan yang memproduksi bir. 

    Menurut Sandiaga, kepemilikan saham di perusahaan bir tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan akan mematangkan rencana tersebut dengan menunjuk investment banker yang mumpuni, seperti perusahaan Reksa Dana dan Bahana.Kedua perusahaan tersebut, kata Sandi, sudah biasa mengkaji proses penjualan saham. "Banyak yang minat karena perusahaannya untung dan bagus," kata Sandiaga.

    IMAM HAMDI | ZULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.