TEMPO.CO, Jakarta - Terkait wacana ganjil genap sekolah, pengamat Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, menyarankan Pemerintah DKI tidak membuka sekolah hingga akhir tahun ini.
Sekolah, kata dia, bisa dibuka jika DKI telah masuk zona hijau atau tidak ada lagi penambahan kasus penularan virus Corona.
"Prinsipnya adalah sekolah bisa dibuka jika masuk dalam zona hijau," kata Jejen melalui pesan singkatnya Jumat, 26 Juni 2020.
Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Momon Sulaeman mengatakan, skema ganjil genap nomor absen mungkin dilakukan pada saat kegiatan fisik di sekolah kembali dilakukan di masa normal baru.
"Skema ganjil genap (nomor absen) bisa saja dilakukan namun tetap kami membutuhkan izin orang tua terkait kehadiran anak untuk melakukan kegiatan di sekolah," kata Momon dalam diskusi daring bertajuk 'Sistem Pendidikan Ideal di Era New Normal', Kamis, 25 Juni 2020.
Menurut Jejen, kebijakan ganjil genap di sekolah mempunyai sejumlah kelemahan. Jejen pun mempertanyakan alasan kebijakan tersebut bisa menjamin siswa, guru, staf, dan pengantar siswa berada di daerah zona hijau saat dimulai proses belajar.
Namun, jika kebijakan ini nantinya mau dipaksakan diterapkan maka sebelum masuk sekolah, semua orang harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. "Minimal cek suhu, memakai masker, dan cuci tangan," ujarnya.
Sistem ganjil genap, menurut dia, merupakan salah satu pilihan metode dari pemerintah agar di sekolah diisi tak lebih dari 50 persen kapasitas. Masalahnya, kata dia, hanya sedikit sekolah negeri dan swasta yang fasilitas kelas, taman bermain, dan lainnya sesuai atau ideal dengan kapasitas atau jumlah siswa.
Siswa ideal dalam satu kelas, kata dia, kalau merujuk pada standar pengelolaan pendidikan adalah 32 siswa untuk SMP dan 28 untuk SD. Namun merujuk jumlah rata-rata siswa per kelas di negara maju berjumlah 20 sampai 25 siswa.
"Nah, di Indonesia, termasuk Jakarta, apakah sekolah patuh terhadap standar di atas. Saya yakin, banyak yang melebihi standar karena faktanya sekolah negeri lebih sedikit daripada sekolah swasta," tuturnya.
Jejen menyarankan pemerintah melalui kepala sekolah dan dinas pendidikan lebih baik melakukan pelatihan daring untuk guru terkait digital literasi, metode pembelajaran jarak jauh, dan penilaian pembelajaran jarak jauh yang effektif di masa pandemi.
"Guru harus mau belajar mandiri terkait pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menyenangkan melalui internet, youtube, atau banyak webinar saat ini. semua gratis, hanya membutuhkan quota internet. Dengan demikian guru bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh bermakna.
