Pandemi Covid-19, Jumlah WNA Bermasalah di Jakarta Barat Turun

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS

    Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS

    TEMPO.CO, JakartaPandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah warga negara asing atau WNA yang tergolong bermasalah, berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat di semester pertama 2020.

    "Sekarang ini kan penerbangan dari luar negeri masih sangat terbatas. Otomatis ada penurunan (pelanggarannya) sangat signifikan, di atas 70 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DKI Liberty Sitinjak di Jakarta, Kamis 13 Agustus 2020.

    Dalam rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) oleh Imigrasi Jakarta Barat, Sitinjak memaparkan 39 WNA di Jakarta Barat yang ditemukan bermasalah terkait izin tinggal, terdiri dari 35 orang yang dideportasi dan tangkal, tiga WNA dideportasi dan satu WNA jalani projustisia.

    Kemudian pelanggar izin tinggal di Jakarta Barat didominasi WNA asal Nigeria sebanyak 14 orang.

    Selain itu jumlah WNA yang melanggar aturan izin tinggal selama pandemi Covid-19 merata di seluruh wilayah Jakarta.

    Kendati pelanggaran menurun, Sitinjak meminta Tim Pora tetap mengawasi pergerakan WNA, terutama terkait izin tinggal mereka.

    "Tetapi orang yang ada di sini yang enggak bisa keluar, ini kan juga harus diawasi. Memang ada aturan dari kementerian bahwa yang enggak bisa pulang itu (karena pandemi Covid-19) otomatis diperpanjang (izin tinggalnya) tapi tetap harus diawasi juga," papar Sitinjak.

    Sitinjak menuturkan bahwa pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Dirjen Imigrasi saja. Melainkan meliputi berbagai instansi terkait mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tim Pora. Misalnya melibatkan Satpol PP Jakarta Barat, agar mendata WNA orang asing yang tinggal di rumah susun, dan mengharapkan pengawasan orang asing ini dilakukan ke lapangan langsung.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra