Kronologi Serikat Pekerja Melawan TransJakarta, Berujung Laporan Ke Polisi

Pegawai Transjakarta melintas di depan bus Transjakarta yang baru diresmikan di Lapangan Monas, Jakarta, 22 Juni 2015. Bus baru yang berkapasitas hingga 140 orang tersebut dilengkapi tangga darurat dan CCTV. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja TransJakarta (SPT) melaporkan PT Transportasi Jakarta karena tidak membayar upah lembur libur nasional sejak 2015 hingga 2019. Pelaporan Transjakarta ke Polda Metro Jaya ini didampingi oleh kuasa hukum mereka, Azas Tigor Nainggolan, yang juga merupakan ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). 

Kasus ini bermula dari pemberian skorsing kepada beberapa pengurus serikat pekerja tersebut setelah mereka berunjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020.  Manajemen Transjakarta membebankan pasal pelanggaran berat kepada mereka sehingga beberapa pengurus diskorsing mulai dari 24 hingga 31 Agustus 2020.

Pengurus serikat pekerja merasa beberapa kejanggalan atas sanksi itu seperti alasan pemberian dan surat sanksi yang baru diterima setelah tanggal mulai berlakunya.

Menurut rilis pers yang ditandatangani ketua SPT Joko Pitono, PT Transjakarta tidak membayarkan upah lembur, libur nasional, dan hari raya selama empat tahun terhadap seluruh karyawannya.

“Terhadap hal tersebut, 13 (tiga belas) karyawan PT. TRANSJAKARTA melalui Serikat Pekerja TransJakarta memberitahukan kepada manajemen PT. TRANSJAKARTA terkait kewajibannya untuk membayarkan upah lembur, libur nasional, hari raya dari Tahun 2015 sampai 2019 dan Pemilu 2019,” seperti dikutip rilis tersebut.

Joko mengatakan lewat proses mediasi hampir 1 tahun sampai proses tripartit di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, perusahaan tidak memiliki iktikad baik untuk menjalankan kewajibannya Meski begitu, PT Transportasi Jakarta pernah membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut kepada dua orang karyawannya, yaitu Bayhaqi dan Jonathan.

Baca juga: Upah Lembur Tak Dibayar 4 Tahun, Serikat Pekerja Laporkan TransJakarta ke Polda Metro Jaya

Mediasi menghasilkan anjuran dan Nota Penetapan No. 25 Tahun 2020 yang isinya memerintahkan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya kepada para karyawan. SPT sebelumnya juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada Dirut Transjakarta, namun perusahaan dinilai tidak memiliki iktikad baik.

SPT melaporkan perusahaan transportasi tempat mereka bekerja atas dasar 2 pasal, yaitu pasal 78 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 dan pasal 187 UU Ketenagakerjaan. “Semoga dengan dilaporkannya pelanggaran ini sebagai pelajaran yang berharga bagi PT TransJakarta maupun pengusaha/perusahaan lain terkait kewajiban-kewajibannya termasuk dalam membayar upah lembur,” tambah Joko.

WINTANG WARASTRI | TD






Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

1 hari lalu

Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

Seorang penumpang bernama Komar menilai Transjakarta kurang sosialisasi peraturan baru itu kepada masyarakat.


Transjakarta Evaluasi Sistem Pembayaran yang Sebabkan Penumpang Antre Panjang

1 hari lalu

Transjakarta Evaluasi Sistem Pembayaran yang Sebabkan Penumpang Antre Panjang

TransJakarta mengevaluasi pengaktifan kembali sistem pembayaran melalui kartu yang menyebabkan penumpang mengantre di sejumlah halte.


Para Pekerja Wajib Kenali Perbedaan Upah: UMR, UMP dan UMK

1 hari lalu

Para Pekerja Wajib Kenali Perbedaan Upah: UMR, UMP dan UMK

UMR, UMP dan UMK adalah istilah standar minimum upah di Indonesia. Para pekerja sebaiknya memahami masing-masing istilah ini.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

2 hari lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


Antrean Panjang di Halte Transjakarta karena Tak Bisa Tap-In , Jaklingko Angkat Bicara

3 hari lalu

Antrean Panjang di Halte Transjakarta karena Tak Bisa Tap-In , Jaklingko Angkat Bicara

Penumpang yang tidak bisa tap in di Halte Transjakarta pada pagi tadi diduga kemarin belum tap out sehingga kartu terblokir.


Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

3 hari lalu

Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI yang dinilai mengganggu cagar budaya Patung Selamat Datang.


5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

3 hari lalu

5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

Anies Baswedan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Apa saja pengembangan transportasi umum yang sudah berjalan di DKI?


Dishub DKI Punya Push and Pull Strategy untuk Kendalikan Lalu Lintas, Apa Itu?

3 hari lalu

Dishub DKI Punya Push and Pull Strategy untuk Kendalikan Lalu Lintas, Apa Itu?

Kebijakan push dan pull strategy ini akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)


Halangi Patung Selamat Datang, PDIP Minta Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI Dievaluasi

4 hari lalu

Halangi Patung Selamat Datang, PDIP Minta Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI Dievaluasi

Pembangunan Halte Transjakarta yang menghalangi pandangan ke Patung Selamat Datang seperti kebalikan dari sikap Gubernur Anies Baswedan pada 2018.


DPRD Bakal Panggil PT Transjakarta soal Polemik Revitalisasi Halte di Bundaran HI

4 hari lalu

DPRD Bakal Panggil PT Transjakarta soal Polemik Revitalisasi Halte di Bundaran HI

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bakal memanggil PT Transjakarta dan SKPD terkait ihwal revitalisasi Halte Bundaran HI