77 Ribu Pelanggar PSBB Kena Operasi Yustisi, Sanksi Baru: Melafalkan Pancasila

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Polri mencatat hingga 22 September 2019, tim gabungan operasi yustisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda mencapai Rp1,055 miliar. ANTARA/Aprillio Akbar

    Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Polri mencatat hingga 22 September 2019, tim gabungan operasi yustisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda mencapai Rp1,055 miliar. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Selama dua pekan Operasi Yustisi, Polda Metro Jaya telah menjaring 77.041 pelanggar PSBB Jakarta yang diatur dalam Pergub 88/2020.

    "Kita selama dua minggu berjalannya Operasi Yustisi mulai 14 September hingga 26 September kemarin mencatat 77.041 pelanggar aturan PSBB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Minggu, 27 September 2020.

    Sanksi terbanyak yang diberikan polisi kepada pelanggar PSBB adalah 46.270 teguran tertulis. Untuk teguran lisan diberikan kepada 5.862 pelanggar.

    "Untuk pemberian sanksi terbanyak kedua kami menggunakan sanksi sosial mulai dari membersihkan fasilitas umum hingga melafalkan Pancasila, totalnya sebanyak 23.331 pelanggar," kata Yusri.

    Sanksi denda dijatuhkan kepada 1.434 orang pelanggar protokol kesehatan"Total denda yang kami kumpulkan dari 1.434 orang yang melanggar PSBB itu sebanyak Rp 282,5 juta," ujar Yusri.

    Selain pelanggar PSBB yang bersifat perorangan, Polda Metro Jaya juga menindak perusahaan dan rumah makan serta tempat hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan Pergub 88/2020.

    Para pelanggar PSBB itu melanggar protokol kesehatan mulai dari menyediakan makan di tempat, melanggar pembatasan kapasitas karyawan masuk 25 persen hingga tidak menerapkan protokol 3M. "Selama dua minggu itu pun kami menutup 20 perkantoran dan 234 tempat makan yang seluruhnya terbukti melanggar pemberlakuan protokol kesehatan," kata Yusri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.