TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan rencana Gubernur DKI Anies Baswedan membeli lahan pemakaman telah melalui proses kajian yang panjang. Menurut politikus Gerindra itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian lahan pemakaman Rp 254 miliar karena ketersediaan liang lahat saat ini sangat minim.
"Sekarang banyak pemakaman di DKI yang sudah overload. Hampir seluruh pemakaman di DKI menerapkan sistem makam tumpang bagi yang satu garis keluarga," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 10 November 2020.
Makam tumpang merupakan proses menumpuk jenazah dalam satu liang lahat yang masih satu keluarga.
Syarif menuturkan anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya untuk pemakaman Covid-19, melainkan juga pemakaman umum. Menurut Syarif, keberatan yang disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal anggaran pemakaman itu tidak disertai data yang cukup.
"Sebenarnya keberatan mereka terhadap pembelian lahan baik. Kenapa pemerintah tidak menggunakan lahan yang sudah ada," ujarnya. "Tapi mereka bicara minim data."
Beberapa aset lahan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, memang bisa digunakan untuk penyediaan pemakaman. Namun, belum tentu warga di sekitar aset yang dimiliki pemerintah mau menerima rencana tersebut.
"Mereka tahunya lahan itu untuk taman. Begitu mau diubah menjadi lahan pemakaman kira-kira warga setempat mau tidak," ujarnya. "Ini persoalan yang dihadapi."
