Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

image-gnews
Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian penerimaan dan Induksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 - 2024 di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung digelar. Hal ini ditandai dengan kegiatan serah terima 214 CPNS baru dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) selaku pejabat pembina kepegawaian kepada 19 unit kerja di KPK.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa menekankan kepada para CPNS baru tentang pentingnya menjaga integritas di lingkungan KPK. “Integritas sangat dijunjung tinggi di KPK," katanya dalam keterangan resmi, Senin, 29 April 2024.

Dia berkata integritas merupakan pondasi dalam diri sendiri untuk memastikan seluruh insan KPK tetap kokoh dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Sebelumnya, para CPNS baru telah mengikuti orientasi dan induksi di KPK pada 1-26 April 2024. Mereka dibekali nilai-nilai dasar IS KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Selain itu, para CPNS baru telah diberikan pembekalan ihwal tugas pokok dan fungsi (tupoksi), nilai kode etik, dan prosedur kerja di lingkungan KPK.

Menurut Cahya, dengan ditempatkannya CPNS baru KPK, ke depannya dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya. “Kembali saya tegaskan untuk memegang teguh integritas, hindari conflict of interest, utamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi dalam bekerja," ujarnya.

Ia meminta para CPNS baru untuk menjadi teladan di tiap unit-unit kerja sehingga dapat membentuk hubungan yang harmonis dan terus berjuang, serta jangan pernah lelah bekerja demi mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun 214 orang CPNS KPK ditempatkan pada 19 unit kerja dengan rincian;
- Tiga pegawai ke Biro Hukum
- 15 pegawai ke Direktorat Jejaring Pendidikan
- Sembilan pegawai ke Direktorat Pembinaan Peran, serta Masyarakat
- 10 pegawai ke Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
- Empat pegawai ke Direktorat Monitoring
- Tiga pegawai ke Direktorat Antikorupsi Badan Usaha
- 33 pegawai ke Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi
- 37 pegawai ke Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
- 21 pegawai ke Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V
- 26 pegawai ke Sekretariat Deputi Bidang Korsup
- Satu pegawai ke Direktorat Pembinaan Jaring Kerja Antar Komisi dan Instansi
- Tiga pegawai ke Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data
- Lima pegawai ke Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan
- Enam pegawai ke Sekretariat Dewan Pengawas.

Cahaya mengatakan setelah ini, CPNS baru akan kembali mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang dilaksanakan melalui proses pelatihan yang terintegrasi untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) profesional dan berkarakter. Latsar akan dilaksanakan pada 6 Juni hingga 11 September 2024.

Pada 2023, KPK menggelar tahapan seleksi CPNS. Pengadaan CPNS KPK ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) Nomor 544/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2023.

Total pelamar CPNS KPK 2023 mencapai 222.627 orang. Dari jumlah tersebut, peserta lolos Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) sejumlah 179.765 orang. Peserta yang lolos SKB sebanyak 214 orang dan dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS KPK, terdiri dari 78 orang laki-laki dan 136 orang perempuan.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Kasdi Subagyono Benarkan Nurul Ghufron Pernah Bahas soal Mutasi Kerabatnya di Kementan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peras Pejabat Kabupaten Bogor, Pegawai KPK Gadungan Ditangkap

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. KPK mengajukan pencegahan terhadap 5 orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang berlaku untuk 6 bulan ke depan sebagai kebutuhan proses penyidikan, 2 orang pihak swasta Kusnadi dan Dona Berisa, 3 orang advokat Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah dan Yanuar Prawira Wasesa dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Peras Pejabat Kabupaten Bogor, Pegawai KPK Gadungan Ditangkap

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, orang yang memeras pejabat pemerintahan Kabupaten Bogor itu bukan pegawai KPK.


Dua Pimpinan KPK Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Desak Pansel Koordinasi dengan Dewas Telusuri Rekam Jejak

3 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
Dua Pimpinan KPK Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Desak Pansel Koordinasi dengan Dewas Telusuri Rekam Jejak

ICW meminta Pansel KPK bekerja sama dengan Dewas KPK untuk proses penyaringan capim KPK.


Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

3 jam lalu

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono, saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama dengan PT Bina Karya di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024. Kerja sama itu merupakan langkah awal dalam pembangunan 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara di IKN dengan target nilai investasi Rp 20 triliun. TEMPO/Nandito Putra
Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

Konsorsium Garuda Nusantara menjalin kerja sama dengan Bina Karya dalam pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN.


Hasil Geledah Ditjen Minerba, KPK Sita Barang Bukti Elektronik dan Dokumen

4 jam lalu

Suasana di halaman parkir kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan pada Senin 27 Maret 2023. Istimewa
Hasil Geledah Ditjen Minerba, KPK Sita Barang Bukti Elektronik dan Dokumen

KPK menyita beberapa barang bukti usai menggeledah Ditjen Minerba Kementerian ESDM terkait izin tambang di Provinsi Maluku Utara.


Sepekan Lebih KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang, Hari Ini Giliran Damkar

6 jam lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Sepekan Lebih KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang, Hari Ini Giliran Damkar

Tim KPK mendatangi dan menggeledah kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Jalan Madukoro Raya.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Wanti-wanti Pansel KPK Tak Beri Keistimewaan

7 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tiba di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk mengikuti sidang etik, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Wanti-wanti Pansel KPK Tak Beri Keistimewaan

ICW mewanti-wanti Panitia Seleksi atau Pansel KPK agar tidak memberikan keistimewaan kepada Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di proses seleksi Capim.


Apa Saja Aset Rafael Alun yang Harus Dikembalikan KPK Berdasarkan Putusan MA?

7 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Apa Saja Aset Rafael Alun yang Harus Dikembalikan KPK Berdasarkan Putusan MA?

Aset sitaan milik Rafael Alun yang harus dikembalikan antara lain uang tunai dan sebidang tanah berikut bangunan rumah.


5 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, Kapuspenkum Harli Siregar: Mengalir Saja

7 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, ketika ditemui wartawan di kantornya, Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Defara
5 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, Kapuspenkum Harli Siregar: Mengalir Saja

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar meminta publik untuk melihat perkembangan seleksi capim KPK.


Gazalba Saleh Beli Alphard Tunai, Sales Auto2000 Ungkap Alasan Tak Melapor ke KPK

8 jam lalu

Terdakwa Hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirikan saksi Verbalisan penyidik KPK, Ganda Swastika dikonfrontasikan dengan saksi advokat juga anggota exco PSSI, Ahmad Riyadh. TEMPO/Imam Sukamto
Gazalba Saleh Beli Alphard Tunai, Sales Auto2000 Ungkap Alasan Tak Melapor ke KPK

Hakim Tipikor mempertanyakan tidak ada laporan dari penjual ke KPK atau PPATK soal Gazalba Saleh yang membeli barang mewah.


4 Eks Pegawai KPK Lolos Administrasi Capim, Eks Penyidik: Bukti TWK Alat Singkirkan Orang Berintegritas

8 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
4 Eks Pegawai KPK Lolos Administrasi Capim, Eks Penyidik: Bukti TWK Alat Singkirkan Orang Berintegritas

Empat mantan pegawai KPK yang tesingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinyatakan lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan (Capim) KPK.