Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Kota Depok: Hasil Resmi Pilkada 2020 Gunakan Hitung Manual

Reporter

image-gnews
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua KPU Kota Depok Jawa Barat Nana Shobarna mengatakan penghitungan resmi hasil Pilkada 2020 secara tetap menggunakan hitung manual bukan dengan Sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap).

"Sirekap nantinya hanya untuk publikasi saja. Hasil resmi Pilkada tetap memakai penghitungan secara manual," kata Nana di Depok, Selasa, 17 November 2020.

Baca Juga: KPU Depok Pastikan Logistik Surat Suara untuk Pilkada Aman

Hitungan perolehan suara yang resmi kembali ke pola lama yakni dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga pleno penetapan pada tingkat kota, secara manual.

Nana mengatakan Sirekap berfungsi sama seperti sistem informasi penghitungan suara (Situng) pada pileg/pilpres 2019 yang berfungsi sebagai sebatas publikasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui hasil dari pada pilkada."Untuk hasil resminya tetap dilakukan secara manual," tegasnya.

Menurut dia alasan dibatalkannya penerapan Sirekap pada pilkada serentak 2020 karena masih banyak yang menyangsikan kesiapan KPU untuk menerapkan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikatakannya sisi jaringan tidak semua wilayah di Indonesia ini punya jaringan internet. Kecuali Kota Depok blank spot itu nol. Tapi kalau bicara wilayah Kabupaten/Kota lain khususnya luar Jawa, masih banyak yang belum memiliki jaringan, termasuk kesiapan perangkatnya.

Nana menjelaskan secara umum sistem Sirekap berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang ditemukan saat uji coba Sirekap tersebut.

Sirekap merupakan sistem pemindaian yang dilakukan terhadap Form C1 Plano oleh petugas KPPS melalui ponsel pintar, yang di dalamnya terdapat aplikasi Sirekap. Jadi tidak ada entri data manual pada prosedur Sirekap.

Teknologi optical character recognition (OCR) dan optical mark recognition (OMR) otomatis mengonversi angka yang ditulis dan lingkaran yang dihitamkan oleh petugas KPPS ke dalam data yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia.

Untuk itu KPPS dituntut untuk bisa mengambil foto Form C1 Pleno dengan fokus tinggi agar dapat dibaca oleh telnologi OCR-OMR.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Prediksi 5 Provinsi Ini Bakal Jadi Pilkada 'Terpanas' 2024

42 menit lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution menyapa warga saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Jokowi menyapa warga yang berolahraga di CFD Medan dan juga meninjau pembangunan sejumlah fasilitas yang ada di Kota Medan. ANTARA FOTO/Yudi
Pengamat Prediksi 5 Provinsi Ini Bakal Jadi Pilkada 'Terpanas' 2024

Pilgub Sumut dinilai menjadi salah satu pertarungan yang menarik perhatian dalam Pilkada 2024. Selain itu, provinsi mana lagi?


Kader PAN dan PDIP Ini Disodorkan Jadi Bacawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

2 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kader PAN dan PDIP Ini Disodorkan Jadi Bacawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Elektabilitas Ridwan Kamil alias RK masih tertinggi di Pilgub Jabar. PAN dan PDIP harapkan kadernya dapat jadi pendamping RK. Siapa mereka?


Wakil Wali Kota Sebut Siapkan Subsidi untuk BISKITA Trans Depok

2 jam lalu

Penumpang saat menaiki Biskita Trans Depok di Terminal Depok Baru, Margonda, Depok, Jawa Barat, Minggu, 14 Juli 2024. Pada tahap awal, layanan Biskita Trans Depok akan melintasi 45 pemberhentian dengan pemberangkatan setiap 10 menit sekali. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Wali Kota Sebut Siapkan Subsidi untuk BISKITA Trans Depok

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak warga untuk memaksimalkan keberadaan layanan Bus By the Service (BTS) BISKITA Trans Depok.


Depok Akan Larang Secara Bertahap Angkot yang Sudah Uzur

15 jam lalu

Armada angkot AC saat uji coba di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Akan Larang Secara Bertahap Angkot yang Sudah Uzur

Pemkot Depok tengah melakukan uji coba angkot AC dengan rute Terminal Depok-Terminal Jatijajar bertarif Rp 1.000 selama masa uji coba.


Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

22 jam lalu

Tangkapan layar aplikasi DWS yang diretas, Sabtu, 13 Juli 2024.
Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

Kelompok Garuda Security X Masyarakat Indonesia meretas Aplikasi Depok Single Window (DSW) milik Pemerintah Kota Depok.


Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

2 hari lalu

Armada Angkot AC saat uji coba di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

Sebentar lagi di Depok akan meluncur angkot berpendingin udara dengan pembayaran nontunai. Kadishub Kota Depok Zamrowi menyebut baru ada 10 unit.


KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

KPU akan melaksanakan PSU di Sumbar dan Gorontalo.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

2 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

2 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.