Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FPI Pernah Mesra dengan Pemerintah hingga Pelopor Aksi Bela Islam

Reporter

image-gnews
Sejumlah atribut Front Pembela Islam (FPI) dan baliho bergambar Rizieq Shihab dibawa setelah dicopot dari kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sejumlah atribut Front Pembela Islam (FPI) dan baliho bergambar Rizieq Shihab dibawa setelah dicopot dari kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, terbit kemarin, Rabu, 30 Desember 2020.

Dalam pertimbangannya, ada tujuh alasan pemerintah melarang FPI beraktivitas. Pertama adalah tudingan isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, masa berlakunya surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019.

Alasan lainnya adalah tudingan bahwa pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan anggota FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme. FPI juga disebut kerap melakukan razia atas dasar penilaian sendiri. Padahal, hal itu tugas dan wewenang aparat hukum.

Berikut peristiwa dan fakta tentang FPI:

  1. Pernah mesra dengan pemerintah

FPI tak selamanya berseberangan dengan pemerintah. Ada masa FPI pernah mesra dengan pemerintah untuk mengamankan agenda-agenda tertentu. FPI berdiri pada 17 Agustus 1998, tiga bulan setelah Soeharto lengser. Dilakukan di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Cempaka Putih, Tangerang, deklarasi pendirian FPI dihadiri oleh ratusan ulama, habib, mubalig dan santri dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Rizieq Shihab dipilih menjadi Ketua FPI pertama.

Majalah Tempo edisi 9 Juni 2008 menulis, seorang sumber mengatakan kala itu ulama dan habib sepuh memilih Rizieq menjadi ketua FPI karena dinilai muda, lugu, dan tidak punya afiliasi politik. FPI menjadi sorotan ketika sejumlah anggotanya menjadi bagian dari pasukan PAM Swakarsa --sekumpulan orang yang mengamankan sidang MPR dari demo mahasiswa.

Saat itu, FPI adalah salah satu kelompok yang mendukung Presiden B.J. Habibie menjelang Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. FPI juga pernah diterjunkan ketika DPR membahas Rancangan UU Keadaan Darurat.

RUU yang diajukan Mabes TNI itu diprotes mahasiswa. Santer terdengar bahwa Rizieq aktif terlibat dalam Pam Swakarsa karena disokong Wiranto. Tapi Wiranto membantah. "Itu rumor yang dilempar orang dengan tujuan tertentu," kata dia kala itu.

  1. Mendukung Wiranto

Kedekatan FPI dengan Wiranto berlanjut ketika ratusan milisi FPI menggeruduk kantor Komnas HAM memprotes pemeriksaan Panglima ABRI itu dalam kasus Mei 1998. Pada Pemilu 2004, FPI kembali mendukung Wiranto sebagai calon presiden yang melawan Susilo Bambang Yudhoyono.

  1. Beroposisi dengan pemerintahan SBY

Di era SBY, FPI menjadi salah satu organisasi yang kerap melancarkan kritik kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu. Rizieq bahkan pernah menyatakan akan menggulingkan SBY. Kala itu, FPI menuntut pemerintah membubarkan kelompok Ahmadiyah.

"Jika tidak kami akan berjihad menggulingkan SBY," kata Rizieq seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 21 Februari 2011. Jargon revolusi menjadi mantra petinggi FPI ketika isu ini bergulir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munarman yang saat itu menjadi juru bicara FPI juga mengutarakan hal tersebut. "FPI akan jadi Ben Ali Tunisia. Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokkan isu," kata Juru Bicara FPI Munarman melalui saluran telepon pada Kamis, 10 Februrari 2011. 

Munarman menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang. Dalam peringatan Hari Pers Nasional itu presiden mengungkapkan ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menewaskan tiga orang.

  1. Terlibat aksi kemanusiaan tsunami 2004

Dalam peristiwa bencana tsunami di Aceh, 24 Desember 2004 relawan FPI turut mengevakuasi korban. Berkaos putih dengan tulisan 'Duka Aceh, Duka Kita Semua', setiap pagi ratusan anggota FPI saat itu keluar dari Taman Makam Pahlawan, kawasan Peuniti, Banda Aceh. FPI menurunkan 400 orang.

Kepala Operasional Relawan FPI Ustad Mahsuni Kaloko, saat itu menceritakan langkah awal yang menjadi pekerjaan FPI begitu turun dari pesawat adalah membersihkan Masjid Raya Baiturrahman.  "Ada 50 mayat yang saat itu terserak di sana," ujar Mahsuni pada Kamis, 30 Desember 2004.

Di masjid terbesar yang menjadi ikon kota Banda Aceh itu, Mahsuni mendirikan posko bersama 175 orang lain dari HTI, FPI, PII, GPI, MMI, dan Mer-C. Dalam evakuasi, relawan FPI  yang menemukan jenazah juru bicara Polda Aceh kala itu, Sayed Husaini. 

  1. Penggerak Aksi Bela Islam

FPI salah satu organisasi Islam yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena pidatonya soal budidaya ikan kerapu yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok dituding menista Islam.

FPI menggelar demonstrasi yang dinamainya dengan Aksi Bela Islam pada 4 Oktober 2016. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), lembaga yang kala itu dipimpin Ma'ruf Amin, juga menghelat aksi serupa.

Aksi Bela Islam berlanjut berkali-kali, yang paling masyhur pada 4 November 2016 atau Aksi 411 dan 2 Desember 2016 alias Aksi 212. Dari aksi ini terbentuk Presidium Alumni (PA) 212 yang kemudian mengadakan Reuni 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2017.


ADAM PRIREZA | ROSSENO AJI | LANI DIANA | JOJO RAHARJO | TEMPO.CO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

1 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.


Kemendagri Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan BUMD

1 hari lalu

Kemendagri Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan BUMD

Rakor ini bertujuan memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan Pemda dalam memperkuat perekonomian daerah


Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

2 hari lalu

Koordinator YLBHI Arif Maulana (kiri), memberikan keterangan dalam konferensi pers merespon rentetan peristiwa kekerasan di Papua, di Kantor KontraS, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Pada medio Januari hingga Maret telah terjadi 7 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua yang menyebabkan 6 korban luka-luka dan 4 korban lainnya tewas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pembunuhan Munir Belum Juga Terungkap, Kasum Berharap Presiden Berikutnya Bisa Menuntaskan

Para pelaku pembunuhan Munir, kata Arif, harus diseret ke Pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

2 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen Kemendagri Sebut DKJ Punya Dua Kekhususan, Apa Saja?

Anggota Baleg DPR mengingatkan agar kekhususan DKJ lebih dari sekadar soal kewenangan pengelolaan sektoral ataupun administrasi.


Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

3 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

Istri aktivis HAM Munir, Suciwati desak ada pengadilan HAM ad hoc untuk kematian suaminya. Ia menuntut presiden buktikan janji untuk menuntaskannya.


Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

3 hari lalu

Suciwati, istri Munir Said Thalib, saat ditemui usai diperiksa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

Suciwati, istri dari Munir berharap pengungkapan kasus pembunuhan terhadap suaminya segera tuntas.


Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Regulasi THR dan Gaji ke-13

3 hari lalu

Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Regulasi THR dan Gaji ke-13

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan regulasi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada kepala daerah.


Profil Thomas Umbu Pati, Pejabat Otorita IKN yang Teken Surat Pembongkaran Rumah Warga

3 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Profil Thomas Umbu Pati, Pejabat Otorita IKN yang Teken Surat Pembongkaran Rumah Warga

Sosok Thomas Umbu Pati Pejabat Otorita IKN yang menandatangani surat peringatan penggusuran


Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

3 hari lalu

Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

Pencairan THR direncanakan 10 hari kerja sebelum Idulfitri. Sedangkan gaji ke-13 dilaksanakan mulai Juni 2024.