TEMPO.CO, Jakarta - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, terbit kemarin, Rabu, 30 Desember 2020.
Dalam pertimbangannya, ada tujuh alasan pemerintah melarang FPI beraktivitas. Pertama adalah tudingan isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, masa berlakunya surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019.
Alasan lainnya adalah tudingan bahwa pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan anggota FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme. FPI juga disebut kerap melakukan razia atas dasar penilaian sendiri. Padahal, hal itu tugas dan wewenang aparat hukum.
Berikut peristiwa dan fakta tentang FPI:
- Pernah mesra dengan pemerintah
FPI tak selamanya berseberangan dengan pemerintah. Ada masa FPI pernah mesra dengan pemerintah untuk mengamankan agenda-agenda tertentu. FPI berdiri pada 17 Agustus 1998, tiga bulan setelah Soeharto lengser. Dilakukan di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Cempaka Putih, Tangerang, deklarasi pendirian FPI dihadiri oleh ratusan ulama, habib, mubalig dan santri dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Rizieq Shihab dipilih menjadi Ketua FPI pertama.
Majalah Tempo edisi 9 Juni 2008 menulis, seorang sumber mengatakan kala itu ulama dan habib sepuh memilih Rizieq menjadi ketua FPI karena dinilai muda, lugu, dan tidak punya afiliasi politik. FPI menjadi sorotan ketika sejumlah anggotanya menjadi bagian dari pasukan PAM Swakarsa --sekumpulan orang yang mengamankan sidang MPR dari demo mahasiswa.
Saat itu, FPI adalah salah satu kelompok yang mendukung Presiden B.J. Habibie menjelang Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. FPI juga pernah diterjunkan ketika DPR membahas Rancangan UU Keadaan Darurat.
RUU yang diajukan Mabes TNI itu diprotes mahasiswa. Santer terdengar bahwa Rizieq aktif terlibat dalam Pam Swakarsa karena disokong Wiranto. Tapi Wiranto membantah. "Itu rumor yang dilempar orang dengan tujuan tertentu," kata dia kala itu.
- Mendukung Wiranto
Kedekatan FPI dengan Wiranto berlanjut ketika ratusan milisi FPI menggeruduk kantor Komnas HAM memprotes pemeriksaan Panglima ABRI itu dalam kasus Mei 1998. Pada Pemilu 2004, FPI kembali mendukung Wiranto sebagai calon presiden yang melawan Susilo Bambang Yudhoyono.
- Beroposisi dengan pemerintahan SBY
Di era SBY, FPI menjadi salah satu organisasi yang kerap melancarkan kritik kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu. Rizieq bahkan pernah menyatakan akan menggulingkan SBY. Kala itu, FPI menuntut pemerintah membubarkan kelompok Ahmadiyah.
"Jika tidak kami akan berjihad menggulingkan SBY," kata Rizieq seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 21 Februari 2011. Jargon revolusi menjadi mantra petinggi FPI ketika isu ini bergulir.
Munarman yang saat itu menjadi juru bicara FPI juga mengutarakan hal tersebut. "FPI akan jadi Ben Ali Tunisia. Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokkan isu," kata Juru Bicara FPI Munarman melalui saluran telepon pada Kamis, 10 Februrari 2011.
Munarman menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang. Dalam peringatan Hari Pers Nasional itu presiden mengungkapkan ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menewaskan tiga orang.
- Terlibat aksi kemanusiaan tsunami 2004
Dalam peristiwa bencana tsunami di Aceh, 24 Desember 2004 relawan FPI turut mengevakuasi korban. Berkaos putih dengan tulisan 'Duka Aceh, Duka Kita Semua', setiap pagi ratusan anggota FPI saat itu keluar dari Taman Makam Pahlawan, kawasan Peuniti, Banda Aceh. FPI menurunkan 400 orang.
Kepala Operasional Relawan FPI Ustad Mahsuni Kaloko, saat itu menceritakan langkah awal yang menjadi pekerjaan FPI begitu turun dari pesawat adalah membersihkan Masjid Raya Baiturrahman. "Ada 50 mayat yang saat itu terserak di sana," ujar Mahsuni pada Kamis, 30 Desember 2004.
Di masjid terbesar yang menjadi ikon kota Banda Aceh itu, Mahsuni mendirikan posko bersama 175 orang lain dari HTI, FPI, PII, GPI, MMI, dan Mer-C. Dalam evakuasi, relawan FPI yang menemukan jenazah juru bicara Polda Aceh kala itu, Sayed Husaini.
- Penggerak Aksi Bela Islam
FPI salah satu organisasi Islam yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena pidatonya soal budidaya ikan kerapu yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok dituding menista Islam.
FPI menggelar demonstrasi yang dinamainya dengan Aksi Bela Islam pada 4 Oktober 2016. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), lembaga yang kala itu dipimpin Ma'ruf Amin, juga menghelat aksi serupa.
Aksi Bela Islam berlanjut berkali-kali, yang paling masyhur pada 4 November 2016 atau Aksi 411 dan 2 Desember 2016 alias Aksi 212. Dari aksi ini terbentuk Presidium Alumni (PA) 212 yang kemudian mengadakan Reuni 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2017.
ADAM PRIREZA | ROSSENO AJI | LANI DIANA | JOJO RAHARJO | TEMPO.CO
