Sudah Final, Ini Nama Organisasi Baru Pengganti FPI

Polisi merobohkan plang Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Sejumlah aparat kepolisian yang membawa senjata laras lanjang dan pelontar gas air mata tampak berjaga di sekitar lokasi. TEMPO/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan pada Jumat malam kemarin sejumlah mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) telah mendeklarasikan nama organisasi baru mereka. Organisasi itu didirikan untuk menggantikan FPI yang dilarang pemerintah pada 28 Desember 2020.  

Para pengurus mendeklarasikan nama organisasi barunya menjadi Front Pemersatu Islam atau FPI juga. "Insya Allah nama ini sudah final," ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Januari 2021. Memiliki singkatan nama yang sama, logo organisasi baru itu berbeda dengan logo FPI yang sudah dilarang pemerintah. 

Organisasi baru ini dideklarasikan oleh 15 pentolan FPI. Mereka adalah Ahmad Sobri Lubis, Awit Mashuri, Abdurahman Anwar, Qurtubi Jaelani, Maksum Hasan, Muchsin Alatas, Teungku Muslim Attahiri, Umar Abdul Aziz Assegaf, Umar Asegaf, Bagir bin Syech Abubakar, Hasan Assegaf, Muhammad Arif Nur, Alwi Baraqah, Faisal Alhabsy, dan Munarman. 

Dalam keterangan deklarasi itu, nama "persaudaraan" dipilih untuk menggantikan nama "persatuan" yang sebelumnya sudah dideklarasikan FPI pada 30 Desember 2020. Menurut para deklarator, nama Persatuan Islam sudah pernah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan. 

"Untuk menghormati saudara tua kami yang sudah terlebih dahulu menggunakan nama Persatuan Islam, maka dengan ini kami mewakili deklarator terdahulu, menyatakan mengganti nama menjadi Front Pemersatu Islam." Demikian penggalan isi deklarasi itu. 

Pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setidaknya ada tujuh alasan pemerintah membubarkan FPI.

Alasan pertama, Anggaran Dasar FPI dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal organisasi masyarakat. Selain itu, Surat keterangan terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri, disebut masa berlakunya telah habis per 20 Juni 2019.

Pengurus dan anggota FPI atau yang pernah bergabung dengan organisasi itu disebut kerap terlibat kasus pidana hingga terorisme. Sebanyak 35 orang dinyatakan terlibat tindak pidana terorisme, dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. FPI juga dinyatakan sering melakukan razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang itu ada pada aparat hukum.






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

1 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Pelaku Perampokan Toko Emas di ITC BSD Terlacak dari Sidik Jari

1 hari lalu

Pelaku Perampokan Toko Emas di ITC BSD Terlacak dari Sidik Jari

Polisi berhasil melacak pelaku perampokan toko emas di ITC BSD dari sidik jari yang tertinggal di TKP.


4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

3 hari lalu

4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

Empat pelaku perampokan toko emas di Tangerang Selatan sudah ditangkap.


Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

3 hari lalu

Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

Anggota MIT itu tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya pada Kamis, 29 September 2022.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

3 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

4 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

5 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

5 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

5 hari lalu

India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

Pemerintah India membekukan kelompok Islam Popular Front of India (PFI) dan afiliasinya karena dinilai terlibat "terorisme"