Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Dihukum 6 Tahun Penjara, Eks Dirjen Kemendagri Kembali Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara di Kasus Suap Dana PEN

image-gnews
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. ANTARA/HO-Kemendagri
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto. ANTARA/HO-Kemendagri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tuntut eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto dihukum 5 tahun dan 4 bulan penjara. Tuntutan itu didasari atas perbuatan Ardian dalam kasus suap pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri pada 2021-2022. 

"Menyatakan terdakwa Muhammad Ardian Noervianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. 

Selain menuntut pidana penjara, Jaksa juga menuntut Ardian membayar denda sebesar Rp 250 juta yang apabila denda tak dibayar maka diganti kurungan 6 bulan penjara dan uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2,87 miliar. 

"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun," katanya. 

Jaksa membacakan hal yang memberatkan Ardian, karena sebagai pejabat kementerian tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sementara, hal meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta bersikap sopan dan menghargai persidangan," kata Jaksa. 

Jaksa menyakini Ardian Noervianto melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Untuk diketahui, Ardian Noervianto sebelumnya juga telah divonis bersalah menerima suap berkaitan dengan dana pinjaman PEN Kolaka Timur (Koltim) 2021. Ardian divonis 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar SGD 131 ribu dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Jakarta pada Rabu 28 September 2022.

Pilihan Editor: Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

8 jam lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, memberikan keterangan terkait hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN,Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. Kemendagri
BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

BSKDN Kemendagri telah memaparkan hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.


Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

5 hari lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

Kemendagri tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.


Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

7 hari lalu

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, membuka Rapat Kerja dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin di Jakabaring Selatan, 16-17Juli 2024. Dok. Pemkab Banyuasin.
Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi atas peningkatan target pelayanan yang terus dilakukan oleh Pemkab Banyuasin di bawah komando Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam.


Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

9 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berbincang dengan warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Lantas, siapa penggantinya?


Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

9 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono menjelaskan tentang kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

Sekda Kota Solo buka suara seputar kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya saat ini


Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

9 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbicang dengan Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo (kanan) usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.


Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

13 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi, ini profilnya


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

18 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, (kiri) saat menjadi narasumber dalam kegiatan Coaching Clinic  kepada Perangkat Daerah Kota Bogor di Aula Mahoni, Pondok Kapilih Pacawati, Caringin, Bogor pada Jumat, 5 Juli 2024.  Dok. Kemendagri.
Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi inovasi di masing-masing unit kerja.