TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman atau JPO Sudirman yang dilengkapi tugu tenaga kesehatan dipertanyakan urgensinya oleh DPRD DKI. Pemerintah Provinsi DKI ingin membuat tugu tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi Covid-19 di atas JPO Sudirman itu.
Ketua Komisi bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan rencana pembangunan jembatan di masa pandemi Covid-19. "JPO Sudirman urgensi tidak ada. Walaupun di media ini untuk monumen tenaga kesehatan," kata Ida dalam rapat bersama Dinas Bina Marga DKI di ruang rapat Komisi D DPRD DKI, Rabu, 23 Februari 2021.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak membuat gaduh dengan rencana pembuatan tugu tenaga kesehatan itu. Sebabnya, kata dia, banyak masyarakat yang mempertanyakan kegentingan untuk membuat tugu tersebut di jembatan.
Jika ingin mengenang atau menghargai tenaga kesehatan, menurut politikus PDI Perjuangan itu, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mendepositokan uang tersebut untuk membantu anak para tenaga kesehatan yang gugur karena berjuang dalam merawat pasien Covid-19.
"Kalau mau beri penghargaan tidak bentuk fisik tapi deposito untuk anak-anaknya. Jangan ada lagi perdebatan yang tidak masuk akal," kata Ida.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan pembangunan tugu nakes itu merupakan fasilitas tambahan dari rencana revitalisasi jembatan di Jalan Sudirman itu. Menurut dia JPO Karet Sudirman tersebut direvitalisasi karena strukturnya sudah goyang.
"JPO itu memang sudah goyang. Pemakaian cukup tinggi karena berada di kawasan padat dengan gedung," ujarnya.
Adapun konsep utama revitalisasi itu adalah untuk mempromosikan mobilitas aktif dan moda rendah emisi. Sebabnya jembatan tersebut juga bakal dibangun dengan menggunakan konsep untuk perlintasan sepeda. "Karena semakin banyak warga yang bersepeda. Untuk monumen nakes itu cuma tambahan saja."
Baca juga: Revitalisasi JPO Sudirman, DKI Bangun Tugu Kenang Tenaga Kesehatan yang Gugur
Revitalisasi JPO Sudirman itu tidak akan menggunakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (ABPD), melainkan dengan dana sisa koefisien lantai bangunan. "Pembangunan JPO tahap satu tahun kemarin dengan anggaran KLB masih ada sisa. Jadi kami lanjutkan tahun ini," ujarnya.
