Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Kajian Pelepasan Saham PT Delta Segera Diserahkan Pemerintah DKI ke DPRD

Reporter

image-gnews
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik (tiga dari kanan) menemui peserta Demo Rakyat Jakarta di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Saat ini, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen. TEMPO/Melgi Anggia
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik (tiga dari kanan) menemui peserta Demo Rakyat Jakarta di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Saat ini, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen. TEMPO/Melgi Anggia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah segera mengirim kajian penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke pimpinan DPRD DKI. "Kami sudah menyurati soal penjualan saham PT Delta," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 8 Maret 2021. Ia berjanji akan menyampaikan jika DPRD minta kajian. 

Dalam kajian itu tertuang alasan Pemerintah DKI ingin melepas saham perusahaan minuman keras itu. Menurut Riza, sejauh ini tanggapan sebagian fraksi di Kebon Sirih mendukung rencana pelepasan saham itu. "Kami senang mendapatkan respons yang baik dari teman-teman di DPRD."

Baca: PDIP Minta Anies Baswedan Kirim Dua Kajian Pelepasan Saham Bir PT Delta ke DPRD

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan segera mengirim dua kajian yang telah dibuat sehubungan dengan rencana penjualan saham PT Delta. "Fraksi PDIP selalu minta kajian kepada Pemerintah DKI Jakarta, tak bisa hanya berkirim surat kepada dewan untuk meminta persetujuan pelepasan saham PT Delta."

Gembong menuturkan pemerintah tidak bisa hanya mengirim surat permohonan, tanpa disertai kajian lengkap penjualannya. Kajian, kata dia, merupakan faktor utama yang harus diberikan agar dewan bisa mempertimbangkan pelepasan saham perusahaan minuman keras itu. "Surat itu harus dibarengi dengan kajian."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Sekretaris Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan pemerintah telah mempunyai kajian sehubungan dengan rencana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk. Pemerintah DKI mempunyai saham di perusahaan minuman keras itu sebesar 26,25 persen.

"Kami punya dua kajian," kata Riyadi saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Maret 2021. Dua kajian pelepasan saham PT Delta telah dibuat sejak 2018, yakni tentang investasi PT Delta dan divestasi perusahaan itu.

Pemerintah DKI akan membuat satu kajian lagi jika legislator Kebon Sirih mulai membahas rencana penjualan itu. Kajian ketiga yang akan dibuat adalah tentang harga penjualan saham PT Delta. "Sampai sekarang dewan belum pernah membahasnya," ujar Riyadi.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah tiga kali mengirim surat rencana penjualan saham PT Delta ke Ketua DPRD. "Kami menunggu. Kajian akan kami berikan saat mulai pembahasannya."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

14 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.


Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

14 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

14 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

15 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.


Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

16 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024


Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.


Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

18 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?


Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

19 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. TEMPO/ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.


Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

19 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

19 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.