Organda DKI Sangsi Pemerintah Mampu Cegah Pekerja Informal Tidak Mudik Lebaran

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan sangsi pemerintah mampu mengendalikan pekerja informal tidak mudik Lebaran 2021. Menurut dia, pekerja informal bakal tetap lolos pergi ke kampung halaman.

"Saya yakin tidak mampu," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 10 April 2021.

Shafruhan memperkirakan, pekerja informal akan berangkat mudik sebelum 6 Mei 2021. Mereka kemudian kembali ke Ibu Kota setelah 17 Mei 2021.

Alhasil bisa jadi muncul penumpukan penumpang di luar masa larangan mudik ini. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Hal ini berbeda dengan pekerja formal, baik aparatur sipil negara (ASN) atau karyawan swasta yang memerlukan izin dari pimpinan tempatnya bekerja agar bisa keluar daerah.

Baca juga: DKI Ubah Jam Operasional Transportasi Publik jika Warga Berkerumun Saat Lebaran

"Ini kan yang paling rawan justru sebenarnya kalau yang mudik itu adalah pekerja-pekerja informal," jelas dia.

Pemerintah DKI Jakarta berupaya mencegah kepergian pekerja informal saat mudik Lebaran 2021 dengan memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM). Pekerja informal dan masyarakat yang tak bekerja wajib mengantongi SIKM untuk keluar-masuk Ibu Kota pada 6-17 Mei 2021.

Warga dapat mengurus SIKM di kelurahan setempat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo meyakini, proses pembuatan SIKM hanya memakan waktu satu hari.

Selain itu polisi juga akan memperketat pos penjagaan di perbatasan Ibu Kota selama masa larangan mudik. Polisi juga akan menjaga jalur tikus untuk keluar dari Ibu Kota.






DKI Klaim Pelabuhan Muara Angke Aman dari Banjir Rob hingga 20 Tahun ke Depan

3 hari lalu

DKI Klaim Pelabuhan Muara Angke Aman dari Banjir Rob hingga 20 Tahun ke Depan

Pemprov DKI meninggikan dermaga di Pelabuhan Muara Angke hingga 1,5 meter


Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Bus Ekonomi Antarkota di Jawa Barat Naik 16 Persen

23 hari lalu

Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Bus Ekonomi Antarkota di Jawa Barat Naik 16 Persen

Tarif bus ekonomi antarkota dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat resmi naik 16 persen usai kenaikan harga BBM.


Organda Minta Kemenhub Restui Tarif Bus AKAP Kelas Ekonomi Naik 40 Persen

30 hari lalu

Organda Minta Kemenhub Restui Tarif Bus AKAP Kelas Ekonomi Naik 40 Persen

Organda menyatakan tarif batas bus AKAP tidak pernah direvisi sejak 2016.


Wisatawan Siap-siap, Ini Harga Baru Tarif Jip Wisata Merapi Imbas BBM Naik

30 hari lalu

Wisatawan Siap-siap, Ini Harga Baru Tarif Jip Wisata Merapi Imbas BBM Naik

Dardiri mengatakan, harga baru sewa jip wisata itu hanya dikhususkan bagi penyewa baru alias belum reservasi pasca kenaikan harga BBM.


Jokowi Naikkan Harga BBM, Organda DKI Naikkan Tarif Angkot

32 hari lalu

Jokowi Naikkan Harga BBM, Organda DKI Naikkan Tarif Angkot

Organda DKI telah menyiapkan kisaran kenaikan tarif angkot setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.


Harga BBM Naik, Pengusaha Bus Ungkap Dampaknya ke Okupansi

33 hari lalu

Harga BBM Naik, Pengusaha Bus Ungkap Dampaknya ke Okupansi

Kenaikan harga BBM akan berdampak meningkatkan harga-harga barang dan membuat okupansi bus merosot.


Pengusaha Bus Cerita Efek Pukulan Ganda Pasca-kenaikan Harga BBM

33 hari lalu

Pengusaha Bus Cerita Efek Pukulan Ganda Pasca-kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM akan membuat tarif angkutan darat antar-kota antar-provinsi (AKAP) ikut terkerek naik 10-25 persen


4.642 Personel Gabungan Jaga Keamanan Sidang Tahunan MPR

52 hari lalu

4.642 Personel Gabungan Jaga Keamanan Sidang Tahunan MPR

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan 4.642 personel dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk menjaga Sidang Tahunan MPR


Kampanye Stop Pelecehan Seksual, Transjakarta: Harus Berani Melawan Predator

5 Agustus 2022

Kampanye Stop Pelecehan Seksual, Transjakarta: Harus Berani Melawan Predator

PT TransJakarta berniat menambah 1.801 petugas layanan operasi (PLO) untuk mengawasi dan mencegah pelecehan seksual di halte dan bus.


Dishub DKI Terbitkan Surat Edaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

5 Agustus 2022

Dishub DKI Terbitkan Surat Edaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Dishub DKI meminta operator dan awak kendaraan umum memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan seksual